Tepat pada tanggal 18 Januari 2022, secara sah DPR dan Pemerintah Republik Indonesia menjadikan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu dibuktikan dengan dijadikannya IKN sebagai Undang-Undang. Penetapan IKN juga akan menandakan pindahnya pusat Pemerintahan Indonesia yang berada di Provinsi DKI Jakarta.
Awalnya isu pemindahan Ibu Kota Negara mulai muncul disaat kepemimpinan Presiden Soekarno. Soekarno ingin memindahkan ibu kota negara ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Palangkaraya menjadi pilihan Soekarno dikarenkan memiliki wilayah yang luas dan berada di tengah kepulauan Indonesia. Soekarno beralasan bahwa Jakarta dinilai masih menyimpan ikon-ikon warisan belanda. Disamping itu, tujuan Soekarno ingin memindahkan ibu kota negara supaya pusat pembangunan di Indonesia dapat terdistribusikan secara rata di setiap wilayahnya.
Setelah kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir, isu pemindahan Ibu Kota Negara mulai kembali dibahas oleh Presiden Soeharto. Soeharto ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke Provinsi Jawa Barat tepatnya di daerah Jonggol. Alasannya lebih kepada hal internal dimana Jakarta kurang mewakilkan pusat Pemerintahan Indonesia.
Isu pemindahan ibu kota negara juga mulai kembali dibahas saat era kepemimpinan Presiden SBY. SBY menginginkan pemindahan ibu kota negara ke daerah luar Pulau Jawa. Alasannya lebih kepada banjir dan kemacetan yang masih sering terjadi di Jakarta. Keinginan pemindahan ibu kota negara pun mulai menjadi pembahasan yang sangat serius pada saat era kepemimpinan Presiden Jokowi. Jokowi beranggapan bahwa Indonesia perlu memiliki pusat pemerintahan baru yang terpisah dari pusat bisnis nasional. Jokowi juga meninjau dua wilayah di Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Nusantara. Wilayah tersebut yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Panser Utara.
Pemindahan ibu kota negara juga didorong oleh kondisi Jakarta yang sudah tidak mampu lagi dikembangkan menjadi pusat pemerintahan. Hal itu dapat dibuktikan dengan kondisi ketersediaan lahan dan kondisi sosial masyarakat itu sendiri yang tidak terlalu ideal dalam menyokong pusat pemerintahan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan penduduk paling padat di Indonesia. Jumlah penduduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta mencapai 15.978 jiwa/km.
Pemindahan ibu kota negara nyatanya tidak hanya di dorong oleh faktor internal saja. Pemerintah Indonesia juga melihat beberapa dari negara lain di dunia yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya. Seperti di kawasan ASEAN yaitu Malaysia yang dianggap berhasil memindahkan ibu kota negara dari Kuala Lumpur menuju Putrajaya. Jerman yang memindahkan pusat ibu kota dari Bonn ke Berlin, Brazil yang memindahkan pusat ibu kota dari Salvador ke Rio de Janeiro, dan Amerika Serikat yang memindahkan pusat ibu kota dari New York ke Washington DC.
Pemerataan Ekonomi
Bentuk pemerataan ekonomi termasuk beberapa faktor utama pemindahan ibu kota negara. Wilayah luar pulau jawa menjadi titik fokus dalam pemerataan ekonomi tersebut. tujuannya tidak lain agar ekonomi nasional tidak terfokus kepada Jakarta saja tetapi dapat memberikan keseimbangan terhadap wilayah-wilayah lain khususnya di luar Pulau Jawa.
Wilayah Jakarta dan sekitarnya selama ini sangat terkenal dengan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi nasional. Perputaran uang di Indonesia sebagian besarnya terjadi di wilayah Jakarta. Jakarta selama ini berkontribusi cukup besar dalam perputaran uang nasional. Kontribusi Jakarta terhadap perputaran uang nasional mencapai 70 persen.
Tentunya hal ini menjadi penyebab kesenjangan kesejahteraan dan ketidakmerataan ekonomi di Indonesia. Bahkan sebutan Jawa Sentris saja dinilai masih tepat menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Hal itu dikarenakan pembangunan di Indonesia masih terpusat pada wilayah Jakarta dan Jawa.
Dengan hadirnya IKN yang berada di Kalimantan Timur diharapkan mampu menjawab tantangan yang di hadapi Indonesia saat ini. Berdirinya IKN khususnya diharapkan dapat membangun ekonomi baru bagi Indonesia yang lebih merata. Ekonomi yang tidak terkesan Jawa Sentris melainkan ekonomi yang dapat tersebar secara adil dan lebih merata.