Lihat ke Halaman Asli

Ahok Membuktikan Teori Pemda Menggalakan Angkutan Umum Gatot (Gagal Total)

Diperbarui: 24 Juni 2015   03:08

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Selama ini Jokowi dan ahok selalu gembar gembor, memberitahukan kepada warga DKI dan sekitarnya, “ingin tidak macet, naik angkutan umum”. Mereka ambil contoh dari kota lain, Hongkong, Tokyo, Beijing, Singapore dan kota-kota maju lain.

Jokowi dan ahok tidak sadar, bahwa kota-kota tersebut, bangunan rata-rata high rise building (VERTIKAL), sedangkan di Jakarta, mayoritas masih horisontal. Apa bedanya antara kota VERTICAL dengan HORISONTAL dalam kacamata dunia transportasi? Tentu Beda, terutama dimasalah LAST MILE.

Jakarta adalah kota MEGAPOLITAN, bukan kota Solo yang pernah dipimpin Jokowi atau Belitung yang pernah dipimpin ahok. Apa ciri khasnya kota MEGAPOLITAN? EFFISIENSI HARUS TINGGI! Ketika ahok disuruh naik kendaraan umum, dia berkelit, dia DKI-2, kerja banyak, kalo naik bus makan waktu 2 jam, tidak EFFISIEN. Waktu untuk naik bus, dia sudah bisa ambil keputusan 3 keputusan! Hok, apakah nanti pengusaha, manager, para staf, waktunya tidak mahal? Anda suruh mereka naik kendaraan umum yang menurut anda sendiri akan menghabiskan waktu 2 jam, apakah menguntungkan ekonomi DKI? Waktu 2 jam ini mereka sudah bisa membuat 3 keputusan! Tahukah kamu, hok?

Ketika insgub 150 keluar, ahok berkelit, tidak effisien, dan bus tidak lewat dirumahnya. Nah, tidak lewat dirumahnya itulah, artinya kalo ahok mau naik busway, dia harus berjalan kaki 1 mile. Dan setiba di Thamrin, dia harus jalan kaki 1 mile lagi.

Untuk menunjang ide “ingin tidak macet, naik angkutan umum”, pemda bahkan tidak mau tambah jalan, tidak mau bikin JLNT, katanya biar pemilik mobil dan motor pribadi kapok! Dan ahok bahkan mau bertindak seakan-akan presiden RI, menghapuskan BBM subsidi (ini hak pemerintah pusat) di Jakarta, semua demi menggulkan angkutan umum secara paksa.

10 juta motor di Jabodetabek kemampuannya melebihi 50,000 bus, bus tidak bisa O to D (originate to destination), bus hanya halte to halte, dari rumah ke halte (last mile) tidak terselesaikan, ahok sendiri berkelit, bus tidak lewat didepan rumahnya, inilah sulitnya last mile, belum lagi, ditempat tujuan belum tentu ada halte, sehingga anda harus jalan sedikit (10 menit misalnya). Sedangkan mobil dan motor pribadi dapat melakukan dari rumah sampai tujuan.

Kalo sepeda motor pribadi belum meraja rela seperti sekarang, pemda mau menggalakan kendaraan umum mungkin tepat, tapi sekarang motor sudah melebihi jumlah 10 juta, dan mata Jokowi dan ahok tidak melihat kenyataan ini, ingin beli bus lagi. Beli bus tidak masalah, memang ada sebagian orang membutuhkan, tapi ahok ingin memakai cara birokrasi mematikan motor yang sangat berjasa pada para PNS dan warga DKI, inilah cara berpikir yang tidak tepat. Sudah beruntung, rakyat DKI puas dengan memakai motor, yang hemat, irit dan bisa O to D. ahok pikir kalu hapus subsidi BBM akan bisa memaksa orang bermotor ganti ke angkutan umum? Hok! Tidak ada artinya. Karena konsumsi BBM motor kecil!

Pak Jokowi dan ahok, untuk membuktikan “ingin tidak macet, naik angkutan umum” itu POLICY YANG TEPAT, sebulan sekali itu tidak cukup, harusnya tiap hari, dan menurut pak Tulus Abadi, 30% kendaraan di Jakarta adalah milik PNS. Dan untuk memberi teladan, Gubernur dan wagub DAN ANAK ISTRINYA juga harus patuhi peraturan tersebut. Jika tidak, JANGAN KAGET NANTI PEGAWAI PEMDA DKI DEMO PAK JOKOWI TIDAK ADIL, DAN AHOK TIDAK PANTES JADI TELADAN! WAGUB KENCING BERDIRI, PNS KENCING BERLARI !

Kalo ahok membesarkan armada BUS-WAY, yang katanya masih disubsidi, dibandingkan dengan 10 juta motor, yang tidak perlu subsidi satu sen pun dari pemda DKI, yang bisa O to D, warga DKI masih milih motor. Mungkin ahok selalu hitung  satu penumpang motor VS satu penumpang busway, padahal, si suami berangkat kerja, dia bonceng istrinya, sehingga biaya jauh lebih hemat dan effisien. Masalah subsidi BBM yang merupakan hak pusat dan DPR, itu salah pemerintah pusat, mereka ragu-ragu. Tapi, pak Jokowi dan ahok, apakah harga BBM naik, orang yang naik kendaraan umum (Bus-way) akan naik? Lihat saja sikap ahok dalam insgub, pengaruhnya kecil. Tapi yang jelas, subsidi terhadap angkitan umum akan bengkak! Tarip bus-way akan naik.

Para kompasiana mungkin nanya, lalu bagaimana menyelesaikan masalah kemacetan?

Membuat “jalan layang khusus untuk motor dan sepeda” !

Dua bulan yang lalu, ketika saya mengunjungai Guang Zhou, saya memperkenalkan sistim “jalan layang khusus motor dan sepeda”, ternyata Dewan Transportasi kota Guang Zhou sedang merencanakan jalan khusus sepeda listrik, untuk menekan polusi udara, dan memisahkan kendaraan lambat, agar mereka tidak jalan di jalur cepat, sehingga membuat macet jalanan.

Baca :

http://jakarta.kompasiana.com/transportasi/2013/11/29/berdiskusi-dengan-dewan-transportasi-guang-zhou-untuk-jalur-kendaraan-pelan-615050.html

Di Inggris, pemerintah Inggris merencanakan buat jalur lambat juga, khusus sepeda, baca :

www.dailymail.co.uk/news/article-2530727/The-bocycle-highway-Plans-unveiled-220m-Skycycle-lets-riders-commute-far-railways-London.html

Diambil dari website atas.

Saya secara politik dukung Jokowi, tetapi walaupun Jokowi santun, baik dan bersih, menyelesaikan KEMACETAN DKI TIDAK BISA HANYA BERMODAL SANTUN, BAIK HATI DAN BERSIH, MENYELESAIKAN KEMACETAN MEMERLUKAN ILMU TERSENDIRI, DAN ILMU INI TIDAK DIMILIKI OLEH PEMDA DKI ! Ditambah lagi kearoganan ahok, yang telah membuktikan ide “ingin tidak macet, naik angkutan umum” tidak effisien, GAGAL TOTAL untuk kalangan usaha dan pegawai kantor yang membutuhkan effisiensi tinggi!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline