Pendidikan politik warga (P2W) & Penajaman Agenda Kerja (PAK) sebagai solusi kampanye politik

Pendidikan politik warga (P2W) & Penajaman Agenda Kerja (PAK) sebagai solusi kampanye politik

Oleh : Chilindra JohanD Ruimassa

Aktivis Mahasiwa Universitas Pattimura

 

Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Ilmu politik membahas secara sistematis dan analitis masalah kenegaraan, dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofis tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pertanyaan dan analisis tentang pengorganisasian suatu negara, dengan tujuan agar rakyat bisa hidup makmur dan bahagia.

Dalam negara demokrasi, tercakup hak-hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu selaku pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus diupayakan untuk, mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dan bebas maksimal.

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Mereka hanya hidup berdsarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara dalam partisipasi politik, mereka dapat turus serta merubah pola pemeritahan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka.

Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pendidikan politik terhadap rakyat. Dan masyarakat sendiri kurang begitu paham mengenai pendidikan politik yang seperti ini. Lewat pendidikan masyarakat seharusnya dapat memecahkan permasalahan.

Pendidikan      berasal dari      kata     didik,   mendidik         berarti            memelihara     dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan politik memiliki tujuan untuk membantu individu menjadi warga negara yang aktif, cerdas, dan responsif dalam masyarakat demokratis ( Haryadi, 2023). Apalagi mendekati pemilu serentak tahun 2024 ini tentunya praktek-praktek politik yang tidak sehat akan terus merongrong masyarakat dan dapat di pastikan  masyarakat ini akan terjerumus di dalamnya.

 

 Masalah-Masalah Akibat Kurangnya Pendidikan Politik dan Solusinya

Masalah-masalah yang terjadi akibat kurangnya pendidikan politik adalah 1. Money politik 2. Golput (golongan Putih). Permasalahan politik di Indonesia sering mengalami pasang surut. Pasca reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampakan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Dibeberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golongan putih (golput) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang ditawarkan. Pelaksanaan partisipasi politik masih terancam penggunaan politik uang (money politics) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Untuk menangani semua permasalahan tersebut pemerintah harus mengurangi angka golput, memberikan sanksi tegas pihak money politics, Sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan figur pemimpin turut meningkat. Maka dari itu pentingnya Pendidikn politik bagi masyarakat.

Oleh karena itu lewat tulisan singkat ini saya ingin memberikan sebuah solusi terkait dengan cara para praktisi politik yaknik Calon legislatif dan Eksekutif dalam beberikan berkampanye yakni dengan memberikan Pendidikan Politik warga (P2W) dan Penajaman agenda Kerja (PAK), agar lewat agenda ini para politisi yang baik dapat memberikan warna tersendiri bagi publik bahwa dia bukan hanya berkampanye dan mengutarakan janji-janji manisnya. Dalam praktinya hendaklah para kandidat memberikan edukasi kepada warga tentang apa itu politik dan cara berpolitik yang baik, mengayomi warga agar menolak money politik, menentang Politik transaksional yakni pertukaran suara dengan barang atau sembako. Selain itu juga para kandidat harusnya memberikan pengetahuan tentang tupoksi kerja dari pada Lembaga DPR,DPD dan lembaga Eksekutif. Karena kebanyakan masyarakat meminta dan berharap lebih kepada kandidat apa yaang diluar tupoksi kerjannya. Hal ini juga kemudian bukan tidak mungkin menjadi salah satu unsur penyalah gunaan kekuasaan oleh beberapa Politisi. Bukan hanya itu namun juga dalam ruang ini kandidat dapat menunjukan tekad, kualitas, kapasitas dan kapabilitanya kepada masyarakat, dan saya pun meyakini masyarakat pasti jatuh hati pada kandidat yang demikian.

Hal ini bukanlah baru di Indonesia, ada satu sosok Politisi Maluku Utara Dr. Graal Taliaow, S.Sos, M.Si telah mempraktekanya, dimana dia terus memberikan Edukasi politik bagi masyarakat Maluku utara dengan program Safary Politik Gagasan, dalam program ini beliau mendorong motivasi masyarakat untuk mengunakan hak pilihnya sebaik mungkin dan beliau juga menentang secara tegas politik uang (money Politik) dan  politik transaksional. Ini adalah hal yang kerap terjadi menjelang kontestasi politik.  Menurut beliau untuk memutus itu, politik gagasan adalah alternatifnya. Politik gagasan mengutamakan ide sebagai modal dalam bertransaksi politik, dengan begitu, bukan material, tapi kandidat dan warga saling memperbincangkan ide untuk kesejahteraan ke depan. Kita perlu mengisi ruang publik dengan hal-hal baik, supaya yang buruk tidak masuk menguasai. Inilah hal yang baik yang harusnya di terapkan oleh setiap kandidat kepada masyarakat agar tingkat kepercayaan kepada lembaga legislatif maupun eksekutif meningkat.

Solusi Kampanye Politik. Berdasarkan Survei lembaga politik adalah lembaga yang sangat tidak dipercaya oleh kebanyakan masyarakat, oleh karena itu kita perlu memberikan warna baru dalam sistem dan cara kita berkampanye, kita ganti nomenklaturnya bukan kampanye tapi Penajaman Agenda Kerja (PAK). Dalam kegiatan itu kandidat harus mempresentasi program kerja yaang dia rancangkan dan warga mengujinya dan bahkan memberikan usul dan saran dalam memperlengkap programnya. Jika hal ini dilakukan dapat dipastikan cepat atau lambat indeks kepercayaan masyarakat terhadap par wakil rakyat akan naik.