Lihat ke Halaman Asli

Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Air (Public Private Partnership (PPP))

Diperbarui: 4 Juni 2024   20:19

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Kerjasama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP) merupakan mekanisme, pembiayaan alternatif dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas diberbagai negara khususnya negara maju (Sekretariat, A4DE, 2012). Public Private Partnership (PPP) telah banyak diimplementasikan dengan tujuan untuk mendukung penyediaan infrastruktur. 

KPS ini  telah banyak diaplikasikan oleh beberapa negara, namun dengan beberapa pertimbangan dari mulai  keterbatasan sumber pendanaan hingga pihak swasta yang dipandang lebih profesional dalam mengelola sebuah infrastruktur. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur air minum  juga menjadi solusi yang strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air bersih. Model kerjasama ini sering dikenal dengan istilah Public Private Partnership (PPP).

Air minum merupakan infrastruktur dasar yang mendukung langsung dalam pembangunan dan justru memiliki keterlibatan pihak swasta dibandingkan sektor lainnnya. Air minum dipandang sebagai sektor yang harus lebih banyak manfaat sosialnya sehingga dibangun dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) telah banyak diimplementasikan dengan tujuan untuk mendukung penyediaan infrastruktur air minum. 

Selain itu, KPS air minum di Indonesia diimplementasikan dengan beberapa model. Kerjasama pemerintah dan swasta terpanjang pada masa konsesinya di negara Indonesia yaitu berada di Jakarta. Hal tersebut, kerjasama antara PAM JAYA (Jakarta Raya) dengan investor Singapura (PT AETRA) dan Perancis (PT Lyonnaise Jaya).

Penyediaan air minum di Jakarta masih sangat disayangkan karena keterlibatan pihakswasta belum mampu dalam meningkatkan peforma yang secara signifikan terhadap pelayanan atau kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya kelemahan dalam pengelolaan maupun posisi tawar PT PAM Jaya dalam kontrak kerja sama. 

Tangerang merupakan contoh dari salah satu model yang bisa dikatakan cukup ideal dalam hal penyediaan infrastruktur air minum, meskipun hal ini merupakan belum sepenuhnya KPS karena lebih cenderung murni investasi pihak swasta. Oleh karena itu, proyek investasi KPS air minum terbesar akan dibangun di Provinsi Jawa Timur, namun proyek ini sampai saat ini  belum terbangun juga yang disebabkan oleh kendala dalam permasalahan administrasi dan kelembagaannya.

Selain penyediaan air minum di Jakarta, implementasi kerjasama pemerintah dan swasta dalam infrastruktur air minum di beberapa negara yaitu Chennai, India dan Manila, Filipina. Negara India dalam proyeksi desalinasi air laut yang dioperasikan oleh sektor swasta dengan dukungan pemerintah. Proyek Nemmeli Desalination Plant terletak di pantai selatan Chennai. 

Proyek ini dirancang bertujuan untuk menyediakan air minum yang aman dengan melalui proses desalinasi air laut. Proyek ini menggunakan model Build-Operate-Trnasfer (BOT), hal ini dilakukan dengan dimana perusahaan swasta membangun dan mengoperasikan pabrik dengan jangka waktu tertentu sebelum menyerahannya kembali kepada pemerintah. 

Selain itu, pendanaan dan operasional ini didanai oleh pemerintah dan dioperasikan melalui perusahaan swasta. Oleh karena itu, pendanaan ini melibatkan kombinasi antara pinjaman dari lembaga keuangan internasional dan  investasi swasta. Dengan beberapa hal tersebut, pabrik ini mampu menghasilkan 100 juta  liter air/hari dan menyediakan air bersih untuk ribuan rumah tangga di Chennai.

Di Manila, Filipina privatisasi layanan air yang berhasil meningkatkan akses dan kualitas air minum bagi penduduk kota. Pada proyek ini sering dikenal  dengan Manila  Water Concession. Pada awal tahun 1990-an, Manila menghadapi krisis air yang serius dengan nfrastruktur yang rusak dan tingkat kebocoran yang tinggi. 

Oleh karena itu, kualitas air minum sangat buruk dengan cakupan layanan yang terbatas dan akses yang tidak merata di seluruh kota. Implementasi Public Private Partnership (PPP) dalam penyediaan air minum di Manila  menunjukkan bahwa dengan adanya kerangka regulasi yang kuat, komitmen investasi, dan manajemen yang efisien sektor swasta dapat secara signifikan meninngkatkan layanan publik. Keberhasilan proyek ini sering dijadikan sebagai model agi kota-kota lain dalam menghadapi tantangan yang serupa dalam penyediaan ar minum. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline