KPU resmi mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019 (21/5), yang mendapuk pasangan Jokowi-Amin sebagai pemenang dengan marjin mencapai -+17 Juta Suara.
Meskipun demikian, saat ini proses pilpres belum sepenuhnya usai, mengingat proses penyelesaian sengketa masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terlepas dari proses tersebut, banyak pekerjaan rumah "PR" dibidang Ekonomi yang menanti resep presiden terpilih.
Secara umum dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi domestik relatif stabil dengan tingkat yang termoderasi ditengah tekanan eksternal.
Tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten diatas 5%, inflasi yang terkendali di level 3,5%, turunnya rasio gini menjadi 0,39 dari semula tahun 2014 sebesar 0,41, diiringi menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,96% tahun 2014 menjadi 9,82%.
Pemerintahan Jokowi juga berhasil mencapai beberapa milestone strategis, antara lain; melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi pra-syarat agar perekonomian tumbuh lebih tinggi.
Selain itu, meningkatkan kepercayaan investor dengan membaiknya sovereign rating Indonesia oleh Moody's, Fitch dan Standard & Poor's menjadi investment grade (BBB), membaiknya peringkat ease of doing business versi IMD, serta mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang memberikan stimulus bagi investasi domestik.
ilustrasi. (whatinvestment.co.uk)
Tentu, presiden terpilih nantinya wajib menjaga dan meningkatkan raihan prestasi Jokowi di 2014--2019, termasuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian, apa saja "PR Ekonomi" bagi Presiden terpilih?1. Memperkecil Jurang Current Account Deficit (CAD) dan Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Posisi Current Account Deficit (CAD) sempat break ke level 3,37% pada Q3 tahun 2018, dan secara annum pada tahun 2018 berada pada level 3,0%.
Peningkatan CAD disinyalir sebagai dampak dari defisit sektor Migas terutama pasca meningkatnya harga minyak dunia, serta menyempitnya surplus Non-Migas yang dipengaruhi oleh peningkatan impor barang mentah dan barang modal (i.e; barang modal terkait dengan pembangunan infrastruktur).