Pilpres akan curang. Minta bantuan asing. Ada yang akan menggunakan kekuatan rakyat atau people power. Yang lain bilang akan lapor ke Interpol-PBB. Bahkan tagar meminta bantuan asing sudah diviralkan beberapa hari lalu. Di manakah letak kecurangannya?
Di lini masa facebook, ramai yang bicara kalau pemilu kali ini akan curang. ''Seandainya curang kami akan melaporkan lembaga tingkat nasional dan internasional,'' kata Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo seperti beredar di berbagai media.
Sebagai penulis, saya tergelitik untuk menulisnya secara proporsional. Tidak membela atau menuduhnya. Netral saja.
Curang menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil. Sudono Salim, pengusaha besar di zaman Soeharto, pernah mengatakan, jadilah pengusaha yang memiliki karakter yang baik. Orang yang sukses dengan cara curang, pasti akan segera gulung tikar karena orang-orang/publik menolaknya. Lebih baik untung sedikit, dengan usaha jujur dan ikhlas.
Jadi curang berarti tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil. Dalam konteks pemilu kali ini, tentu saja, curang yang digaung-gaungkan di atas berkaitan dengan tidak adil. Pemerintah dikhawatirkan melaksanakan pemilu dengan tidak adil.
Seperti apa tidak adilnya? Hashim mengatakan pihaknya menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah dan sudah berusaha menyampaikan temuan tersebut ke KPU. Amin Rais mendesak agar permasalahan DPT tersebut dituntaskan. Jika tidak, dia menganggap Pilpres 2019 adalah pilpres bohong-bohongan. ''Kalau sampai hari H tidak diubah, kalau saya loh ya, saya punya hak untuk bersuara, bahwa ini adalah pilpres bohong-bohongan.''
Apa masalah yang ditemukan dalam DPT kali ini? Eks Menteri Pemuda dan Olah Raga zaman SBY, Adhyaksa Dault mengatakan ada 17,5 juta DPT bermasalah dan meminta KPU untuk menghapusnya.
Menurut dia, ini murni kesalahan KPU yang mengambil data pemilih muda dan pensiunan dari Dukcapil, sedangkan data lainnya dibiarkan. Sisanya, katanya, mengambil data lama.
Dari mana angka 17,5 juta itu datang? Dari orang-orang yang lahir pada tanggal yang sama yaitu 1 juli, 31 Desember dan 1 Januari. BPN mencatat ada 9.817.003 pemilih yang lahir tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir tanggal 31 Desember, dan 2.359.304 yang lahir pada 1 Januari. Jumlah tersebut mengagetkan karena rata-rata hanya 400-500 ribu orang yang lahir pada tanggal yang sama.
Temuan BPN lainnya adalah ada 304.782 orang berusia di atas 90 tahun, 20.475 berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulative 41.555, data invalid 18.832.149, dan data ganda 6.169.895.
Apa jawaban KPU? Komisioner KPU, Viryan Azis mengatakan sudah melakukan pengecekan data tahap akhir dengan memeriksa langsung 2.602 tempat pemungutan suara (TPS) di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. KPU akan menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan tersebut.