Masyarakat dunia tahu bahwa negara Indonesia adalah negara agraris. Mayoritas penduduk Indonesia masih bekerja dan bergantung pada pertanian sebagai cara hidup mereka.
Salah satu sektor pertanian di Indonesia yang unggul adalah sektor Perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit, masih memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, sehingga usaha tani kelapa sawit menjadi salah satu hal penting yang harus diusahakan masyarakat Indonesia.
Di tengah era perubahan iklim yang semakin sulit, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah memainkan peran penting dalam upaya tersebut.
Lebih dari sekadar sebuah lembaga publik, BPDPKS telah berkembang menjadi aktor utama dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.
Peran Strategis BPDPKS dalam Merealisasikan NZE
BPDPKKS dibentuk untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana berkelanjutan dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Salah satu strategi utama mereka adalah program biodiesel.
Mulai tahun 2009, kebijakan biodiesel telah berlangsung, dan sejak 2015, BPDPKS telah mengambil ahli tanggung jawab dalam mengoperasikannya. Hasilnya, program biodiesel dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 32,6 juta ton CO2 pada tahun 2023 (Saptati, 2024).
Untuk program mandatori biodiesel, BPDKS juga berhasil mendorong ekspansi kebijakan untuk mencapai B20 secara penuh, percepatan dari B20 menjadi B30, dan mendorong program green fuel, yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis RPJMN 2020–2024 (Boestami, 2020).
Program biodiesel bukanlah satu-satunya inisiatif yang dilakukan BPDPKS. Mereka juga berfokus pada peningkatan produktivitas petani melalui program peremajaan sawit rakyat.
Dengan mengganti tanaman tua dengan varietas yang lebih produktif dan ramah lingkungan, program ini telah berhasil meningkatkan produktivitas petani tanpa perlu membuka lahan baru.
Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara