Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara dengan 17.504 pulau.Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga Indonesia dapat disebut sebagai salah satu negara dengan pulau dan negara maritim terbesar. perdamaian. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan yang luas dan pantai yang indah. Keuntungan dari banyak pantai yang indah adalah mereka dapat menarik orang asing.Indonesia: Potensi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadikan sektor bahari ini sebagai aset dasar yang menarik perhatian wisatawan mancanegara agar dapat mengembangkan usahanya dengan menjual pantai-pantai tersebut ke wisata mutakhir. Di Indonesia mayoritas tanah dikuasai oleh Negara, tanah tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan yang mana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyrakat Indonesia itu sendiri. seperti yang tercantum didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari pasal tersebut terlihat bahwa negara dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini harus selalu memikirkan dampak dari perbuatan yang dilakukan tersebut, apakah perbuatan tersebut memberikan dampak yang besar bagi kemakmuran masyrakat Indonesia atau tidak, sehingga dalam pengambilan langkah negara harus berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan, maka dari itu diperlukanlah sebuah perjanjian guna memberikan kekuatan hukum yang tetap.
Perjanjian Nominee sebagai sarana penguasaan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh WNA dengan jalan meminjam nama WNI untuk dicantumkan namanya pada sertifikat hak milik atas tanah bertentangan dengan asas itikad baik, tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan dipertegas dengan Pasal 26 ayat (1) UUPA, disamping itu juga tidak memenuhi syarat-syarat objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu hal tertentu (menyangkut objek perjanjian) dan syarat cuasa yang halal (syarat obyektif). Oleh karena itu perjanjian nominee dalam hal penguasaan hak milik atas tanah oleh WNA ini secara yuridis tidak sah. Perjanjian Nominee dalam hal penguasaan hak milik atas tanah oleh WNA secara yuridis tidak sah, maka perjanjian ini tidak memiliki kekuatan mengikat.Perjanjian nominee yang tidak memenuhi syarat obyektif menimbulkan akibat hukum yaitu perjanjian nominee tersebut batal demi hukum, dan dianggap dari awal tidak pernah ada perjanjian tersebut.hal yang sama juga tertuang di dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA juga memberikan akibat hukum jika penguasaan hak milik atas tanah dikuasai oleh WNA maka perbuatan hukum tersebut batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.Akta yang dikeluarkan oleh notaris / PPAT haruslah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga isi dari akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, seorang notaris / PPAT dalam mengeluarkan akta, perlu memperhatikan kebenaran materiil dari isi akta tersebut. Notaris / PPAT dalam hal mengeluarkan akta dan selanjutnya mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak terkait dengan akta tersebut, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta pertanggungjawaban dari notaris / PPAT yang bersangkutan. Dalam hal penguasaan hak milik atas tanah oleh WNA, ketika terjadi sengketa maka ada salah satu pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan, dapat meminta pertanggungjawaban dari notaris / PPAT yang mengeluarkan akta.
SUMBER REFERENSI
HARTONO, Wahyuni. Kepastian Hukum Jual Beli Tanah dengan Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee. Amanna Gappa, 2022, 35-46.
HETHARIE, Yosia. Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sasi, 2019, 25.1: 27-36.
WICAKSONO, Lucky Suryo. Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2016, 23.1: 42-57.
WIRAYANG, Wita Wikasita; SUPARJO, Suparjo. Tanggung Jawab Notaris Atas Perjanjian Nominee Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2021, 9.10: 1952-1962.
