1.Hukum Perdata Islam di Indonesia
Hukum perdata Islam di Indonesia adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan dengan menggabungkan antara hukum Islam dan hukum negara. HPII merupakan hukum positiv di Indonesia atau peraturan perundang-undangan. Dan juga hukum perdata Islam di Indonesia merupakan hukum yang mengatur sebagian urusan umat islam di Indonesia.
2 . Prinsip Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI
Menurut UU no. 1 tahun 1974 prinsip-prinsip perkawinan diantaranya (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (3) Asas monogami; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya;
(5) Mempersulit terjadinya perceraian; (6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.Sedangkan prinsip perkawinan menurut KHI adalah sebagai berikut : a. Perkawinan berdasar dan untuk menegakkan hukum Allah b. Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya c. Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, masing masing bertanggung jawab. d. Monogami sebagai prinsip, poligami sebagai pengecualian.
3. Akibat perkawinan tidak dicatatkan secara sosiologis, religius dan yuridis
SOSIOLOGIS. perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat merugikan baik secara individu ataupun masyarakat. secara sosiologis akibat dari tidak dicatatnya perkawinan adalah masyarakat tidak menegtahui bahwa telah menikah, akan menimbulkan fitnah, banyak pandangan yang tidak baik dari masyarakat, karena pada dasarnya perkawinan harus diumumkan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. RELIGIUS. selain sosiologis akibat lainnya yang ditimbulkan dari tidak dicatatnya perkawinan adalah secara religius(agama).
Pencatatn perkawinan bertujuan untuk menghindari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Agama mengatur kegiatan manusia dengan sebaik-baiknya, maka jika perkawinan tidak dicatatkan menurut agama hal itu akan berakibat, tidak ada kekuatan hukum, dalam pengurusan hak-hak anak akan mendapat kesulitan, tidak dianjurkan menurut agama. YURIDIS.
Secara hukum akibat perkawinan tidak dicatatkan hampir sama dengan akibat secara religius, akan tetapi ada beberapa yang berbeda diantaranya, tidak terdaftar dalam pengadilan agama(negara), jika mengajukan suatu perceraian atau pembagian warisan akan mendapat kesulitan, tidak mendapat kekuatan hukum, hak-hak anak dan istri tidak bisa diperjuangkan(susah).
4. Perkawinan wanita hamil menurut ulama dan KHI