Lapstrinuka Ikuti Apel Bersama Awal Tahun 2025, Menko Kumham Imipas Ingatkan Renstra Harus Sesuai Astacita

NUSAKAMBANGAN, INFO_PAS - Jajaran pegawai Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan mengikuti bersama awal tahun 2025 secara virtual. Senin (6/1/2025)

Pembina apel kali ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan delapan arahan pada apel bersama lintas Kementerian Kumham Imipas.

Dalam arahannya, ia memberikan delapan poin untuk dilaksanakan oleh seluruh ASN pada kementerian lintas Kemenko Kumham Imipas. Pertama, mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih, yakni "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian yang implementatif terhadap delapan Misi Astacita, 17 Program Prioritas Nasional, dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Kedua, melaksanakan target kinerja secara terukur dan selaras dengan Astacita. Ketiga, melaksanakan perjanjian kinerja secara berjenjang oleh setiap pejabat manajerial sebagai pengampu kegiatan.

Kemudian, keempat, melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan tidak ada mark-up atau penggelembungan anggaran. Kelima, menggunakan perjalanan dinas secara selektif.

Keenam, melaksanakan program kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Yusril melanjutkan, ketujuh, melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam pencapaian tujuan organisasi. Kedelapan, melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pejabat manajerial yang tidak produktif.

"Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama sejak dilantiknya para menteri dan wakil menteri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau telah menetapkan Visi Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 dan dengan misinya. Ini yang harus kita pedomani bersama," tuturnya menegaskan.

Dalam kegiatan tersebut, para menteri dan wakil menteri di bawah Koordinasi Kemenko Kumham Imipas seluruhnya hadir beserta seluruh jajaran pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial, dan seluruh ASN, baik secara luring maupun daring.