Purwakarta -- Berdasarkan rilis hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa curah hujan sangat rendah yang terjadi mulai Agustus hingga Oktober 2024 berpeluang terjadi di sebagian besar pulau di Indonesia termasuk pulau Jawa. Menyikapi hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Purwakarta melakukan upaya mitigasi khusus kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih bagi warga binaan.
Kepala Lapas Purwakarta, Tutut Prasetyo melalui Kepala UrusanUmum Lapas Purwakarta, Iskandar mengatakan bahwa ketersediaan air bersih merupakansalah satu aspek vital bagi kehidupan dan tentu dalam hal ini menjadi Hak WargaBinaan Pemasyarakatan (WBP).
"Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia,tak terkecuali bagi seluruh Warga Binaan di Lapas Purwakarta. Kebutuhan airuntuk minum dan kegiatan MCK (mandi cuci kakus) menjadi kebutuhan yang tidakdapat tergantikan," ujar Iskandar.
Untuk itu Iskandar bersama staf seksi Kegiatan Kerja "Giatja",Dedi, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan air bersih didalam lapas seperti instalasi air, tabung air cadangan, hingga kualitas airsumur, Rabu 09 Oktober 2024. Disamping itu, pihak Lapas Purwakarta juga menyosialisasikankepada warga binaan untuk menghemat air bersih.
(Foto : Humas Lapas Purwakarta)
"Pengawasan ini bukanlah sekadar prosedur rutin. Bagi Lapas Purwakarta,hal ini merupakan bagian dari bentuk pengabdian nyata kami dalam memenuhihak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Salah satu hak tersebut adalahakses terhadap air yang layak sebagai upaya mendasar menjaga kesehatan paraWBP," tambah pria yang akrab disapa Adai itu.
Baginya, kesehatan warga binaan sudah menjadi bagian prioritas Lapas Purwakarta. Mulai dari layanan kesehatan umum hingga hal spesifik seperti penyediaan air bersih.
"Kami sadar bahwa keberadaan mereka (warga binaan, red) disinitidak menghilangkan hak-hak mereka sebagai manusia. Justru, disinilah tugaskami untuk terus memastikan hak-hak tersebut terpenuhi, karena mereka punberhak mendapatkan pelayanan yang layak," pungkas Iskandar.