Palopo-- Senin (12/06) Sebagai upaya pemberantasan pungutan liar (Pungli), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan mengikuti Workshop Penguatan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kemenkumham dengan tema "Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kemenkumham yang BerAKHLAK," secara virtual. Berpusat di Aula Oemar Senoadji Gedung Ditjen Imigrasi, kegiatan ini diikuti juga oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham seluruh Indonesia.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua UPP Kemenkumham, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. "Mari kita merevitalisasi atau menggelorakan kembaili pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kemenkumham dengan pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi, melalui Langkah-langkah pembaruan yang kontemporer sesuai dengan kondisi teraktual saat ini," ungkap Razilu.
Kegiatan dilanjutkan dengan penguatan tim UPP oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, dan diskusi panel dengan narasumber Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol. DR. Andry Wibowo, S.I.K., M.H., M.SI., Plh. Sekjen Ombudsman Republik Indonesia, Marsetiono, serta Direktorat PLPM Komisi PEmberantasan Korupsi.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya juga berharap agar seluruh anggota Satgas UPP bertindak secara tegas dan tepat. Segala hal yang berkaitan dengan pungutan liar (Pungli) dan Korupsi harus ditindak dengan tegas, dengan komitmen moral yang harus dijunjung tinggi.
Kalapas Kelas IIA Palopo, Jhonny H Gultom mengatakan segera melakukan tindak lanjut atas arahan ini pada jajarannya, serta terus berkoordinasi mengoptimalkan peran fungsi Satgas UPP dengan menyiapkan rencana kerja dan aksi nyata.
