Dalam beberapa hari ke depan, ruang rapat Komisi V DPR RI di Senayan sepertinya bakal dipenuhi puluhan wartawan dari berbagai media massa. Menurut rencana, pada Senin, 3 September 2012, pukul 10.00 WIB, akan digelar rapat kerja (Raker) gabungan antara Komisi V (salah satunya membidangi masalah transportasi) dengan stakeholder terkait perihal evaluasi mudik 2012. Raker ini biasanya bersifat terbuka untuk umum, siapapun boleh menyaksikan secara langsung di balkon yang telah disediakan.
Sekadar mengingatkan, Menteri Perhubungan secara resmi sudah menutup Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2012 pada Selasa, 28 Agustus 2012. Data terakhir yang dirilis Kemenhub menyebutkan bahwa jumlah pemudik tercatat 14,41 juta orang. Untuk kecelakaan lalu lintas terjadi 5.233 insiden, dimana 70% atau 3.663 kasus dikontribusikan sepeda motor. Kecelakaan mudik tahun ini menyebabkan 908 orang meninggal dunia, 1.505 orang luka berat, 5.139 orang luka ringan sekaligus memicu kerugian material yang diprediksi Rp 11,12 miliar. Semua pasti mengelus dada melihat angka-angka yang sungguh mencengangkan tersebut.
Bila berkaca pada tahun sebelumnya, raker evaluasi mudik antara lain akan menghadirkan Menteri Perhubungan beserta para Dirjen dan jajarannya, jajaran Korlantas Mabes Polri dan petinggi Angkasa Pura. Sementara hampir 52 anggota Komisi V DPR RI dari sembilan partai diperkirakan akan mengisi kursinya masing-masing. Maklum, raker evaluasi mudik tergolong seksi, setidaknya karena tiga hal. Pertama, lantaran tradisi mudik yang tujuannya baik untuk bersilaturahim, namun justru selalu menyebabkan petaka, sehingga menyedot perhatian publik.
Kedua, hadirnya para jurnalis (utamanya media televisi) membuat anggota parlemen jadi sedikit narsis dalam raker. Pada kesempatan ini, wakil rakyat bisa berpromosi diri secara gratis disorot kamera atau pernyataannya dikutip media. Ketiga, hadirnya beberapa pejabat penting dalam satu forum tentu menjadi ‘keuntungan’ tersendiri bagi para wartawan. Misalnya para pewarta bisa melakukan wawancara cegat (doorstop interview), baik untuk memperdalam materi raker atau menanyakan kasus lain yang memiliki kaitan dengan tugas dan tanggung jawab para pejabat itu.
Mula-mula, saat pemerintah (giliran pertama biasanya Menteri Perhubungan) menyampaikan kata pengantar dan laporan akhir mudik, suasana raker masih adem ayem. Anggota Komisi V pun mempelajari berkas-berkas yang dibagikan sembari menyimak presentasi mitra kerjanya. Tensi raker mulai memanas ketika anggota parlemen satu per satu diberi kesempatan untuk menanggapi dan memperdalam materi raker. Lazimnya para anggota dewan akan menyampaikan dulu keprihatinan yang mendalam dan ungkapan bela sungkawa atas jatuhnya para korban mudik, sebelum mereka bicara.
Gaya bicara dan cara penyampaian setiap anggota dewan berbeda-beda dalam menanggapi penjelasan pemerintah. Ada yang mengritik secara halus sembari memberi apresiasi atas kerja keras pemerintah selama mudik. Ada pula yang blak-blakan langsung menyalahkan dan menghajar pemerintah dengan suara lantang. Sehingga, seolah-olah bicaranya seperti orang yang sedang marah lantaran geram dan kecewa melihat buruknya kinerja pemerintah. Inilah yang membuat suasana raker seolah-olah jadi kelihatan tegang, sampai-sampai pihak pemerintah terpojok tak berkutik. Menteri pun kerap salah tingkah, duduknya tak tenang. Tentu momen-momen seperti ini tidak mau dilewatkan oleh awak media yang meliput.
Sebenarnya, kritik pedas dan solusi menyangkut amburadulnya penanganan mudik dan banyaknya jatuh korban tahun ini sudah disuarakan oleh beberapa pimpinan dan anggota Komisi V dimedia massa sebelum raker digelar. Misalnya oleh Yasti Soepredjo Mokoagow (PAN), Nusyirwan Sudjono (PDIP), Marwan Jafar (PKB), Saleh Husin (Hanura), dan Yudi Widiana Adia (PKS). Seminggu sebelum puncak mudik, anggota Komisi V juga sudah melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik atau sidak seperti ke Jalur Pantura Jawa Tengah, Terminal Pulogadung, Stasiun Gambir, Bandara Soetta, dan Pelabuhan Merak. Sidak yang ditemani para mitra kerja Komisi V itu menunjukan telah siapnya sarana dan prasarana yang akan digunakan mudik, termasuk penyiapan berbagai skenario dan solusi jika mendadak terjadi lonjakan jumlah pemudik (crowded) atau hal-hal yang tidak dikehendaki.
Lantas, kenapa mudik tahun 2012 lebih kacau dibanding tahun sebelumnya? Percayalah, publik tidak akan menemukan satu jawaban yang benar-benar pasti siapa sesungguhnya pihak yang paling harus bertanggung jawab, atau setidaknya patut disalahkan. Bahkan untuk meminta maaf secara terbuka saja terhadap publik dan para pemudik, khususnya para korban dan keluarga korban mudik, rasanya pemerintah enggan mengucapkannya. Pasalnya, urusan mudik memang melibatkan banyak sektor dan faktor, karenanya tidak mau kementerian dihabisi sendirian. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas membenahi infrastruktur jalan, Kementerian Perhubungan yang menyediakan transportasi dan angkutan umum hingga Korlantas yang mengatur dan mengurai kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Belum lagi masih maraknya calo tiket dan lemahnya penegakan hukum dijalan raya. Sementara dari sisi pemudik diantaranya faktor kelelahan dan rendahnya disiplin berlalu lintas.
Persoalan tersebut kiranya yang bakal mengemuka dalam raker gabungan nanti, meskipun sesungguhnya problem-problem itu sudah sering disinggung dan dibahas secara serius agar segera diselesaikan dalam rapat rutin Komisi V dengan mitra kerja maupun dalam raker gabungan evaluasi mudik tahun lalu. Faktanya bisa dilihat bersama-sama secara kasat mata. Pada akhirnya, baik pemerintah, Komisi V maupun publik pasti sangat berharap tahun depan mudik lebih aman, nyaman, terjangkau, dan berkesan. Karena sesungguhnya ritual mudik bukan sekadar suguhan angka-angka statistik. Tapi rasanya, konsep pengaturan penyelenggaraan mudik yang lebih baik mustahil terwujud selama tidak ada koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Alhasil, raker evaluasi mudik di DPR RI tak lebih dari sekadar luapan emosi para anggota parlemen.
Salam Kompasiana