PALU - Modal yang dimiliki Bank Sulteng diakui masih sangat minim. Dari segi permodalan, bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng ini berada di urutan ke-26 atau terakhir dari seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di Indonesia.
Kendala inilah yang dianggap menjadi penyebab belum tercapainya beberapa target, salah satunya target memberikan porsi yang lebih besar untuk kredit pada sektor-sektor produktif dan meningkatkan fungsi intermediasi, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pengakuan ini disampaikan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam kegiatan pra-RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulteng, Rabu (29/10).
“Kecukupan modal merupakan tantangan kita semua untuk memenuhinya. Namun demikian patut kita syukuri bersama bahwa walaupun Bank Sulteng menghadapi persaingan yang semakin ketat, namun masih dapat membukukan laba yang signifikan sehingga dapat memberikan konstribusi kepada pemegang saham berupa dividen,” jelasnya.
Dia juga menambahkan, komitmen Bank Sulteng telah menunjukan perkembangan yang cukup berarti, termasuk jangkauan pelayanan kepada masyarakat, dan pada sisi laba mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun buku 2013.
“Hasil yang dicapai tersebut patut kita syukuri dan diharapkan dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun akan datang seiring dengan makin meningkatnya modal setor dari pemegang saham, agar dapat sejajar dengan BPD lain yang lebih maju,” katanya.
Longki menambahkan, Bank Sulteng juga terus berkomitmen melakukan transformasi untuk tampil sebagai pemimpin di daerah. Komitmen tersebut diperkuat sejak dicanangkan BPD Regional Champion (BRC) oleh Bank Indonesia tahun 2010-2014, yang kemudian dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sebutan Brc Jilid 2.
“Untuk program tahun 2015-2023, agar seluruh BPD terus-menerus membenahi diri agar lepas dari bayang-bayang perbankan nasional dan menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tekannya.
Selain itu kata dia, dalam upaya meningkatkan peran sebagai bank milik pemerintah, Bank Sulteng juga perlu mendorong perluasan pelayanan yang berkualitas, kompetitif dan meningkatkan daya saingnya dengan bank lainnya.
Olehnya dia mengharapkan kepada para bupati, walikota dan PT. Mega Corpora selaku pemegang saham untuk melakukan beberapa hal, yakni memfungsikan Bank Sulteng sebagai tempat penyimpanan dana-dana Pemda.
Selanjutnya menginstruksikan kepada para pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing untuk membuka rekening pada Bank Sulteng sesuai program KPE (Kartu Pegawai Eletronik).
“Ketiga, pengurus bank agar bersungguh-sungguh mencari dana pihak ketiga (selain dana Pemda) serta mampu mempromosikan Bank Sulteng baik di dalam maupun luar daerah. Lalu melanjutkan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan baik bank maupun non bank serta Badan Kepegawaian Negara dalam rangka penggunaan KPE sehingga peluang ini tidak direbut oleh bank lain,” katanya. (FAUZI).
*** Telah terbit di Harian Lokal Sulawesi Tengah (Media Alkhairaat/Edisi 30 Oktober 2014) dapat juga dilihat di www.mediaalkhairaat.com