Oleh
Afifuddin Kadir
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
Untuk mencapai kesejahteraan sosial satu-satunya jalan yang harus dicapai adalah tidak terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dikalangan masyarakat. di Indonesia ketimpangan ekonomi sangat memprihatinkan. Laporan Oxfam dan INFID mengatakan bahwa kesenjangan yang terjadi antara orang terkaya dan mayoritas penduduk Indonesia masih melebar. Kesenjangan yang terjadi salah satu dikarenakan tidak terwujudnya keadilan dalam distribusi harta. Menurut laporan credit Suisse pada januari 2017 satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kakayaan di Indonesia. hal ini menunjukan betapa lebarnya kesenjangan yang terjadi, baru satu persen saja orang kaya sudah menguasai setengah dari kekayaan di Indonesia apalagi lebih dari itu.
Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan. Yang pertama, ketimpangan pendidikan, pendidikan adalah salah satu pintu untuk meraih kesuksesan dimasa yang akan datang, tetapi jika dilihat realiita pada saat ini masih terlihat kesenjangan yang luar biasa dalam dunia pendidikan, yang bisa mengakses pendidikan bermutu hanya orang-orang yang berduit saja, tetapi warga miskin sangat sulit untuk mengakses pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Kedua, menurunnya pendapatan per kapita., hal ini bisa jadi karena dunia pekerjaan yang masih sulit diakses.
Ketiga, tidak ada distribusi kekayaan, kekayaan hanya mengalir di satu pihak saja atau kelompak-kelompok tertentu sehingga belum terlihat adanya keadilan distribusi antara si kaya kepada si miskin. Yang keempat, ketidakmerataan pembangunan, pembangunan masih terpusat di kota-kota besar sedangkan pembangunan belum menyentuh daerah-daerah yang tertinggal. Oleh karena itu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi yang berkeadilan untuk menekan terjadinya ketimpangan ekonomi dan pemerintah juga harus membuat kebijakan publik yang memihak kepada rakyat kecil.
Kebijakan Ekonomi Berkeadilan
Dalam upaya menekan kesenjangan ekonomi yang terjadi, pemerintah telah membuat kebijakan tentang ekonomi berkeadilan. Hal tersebut dilihat ketika presiden Joko Widodo pada rapat kabinet di Istana Bogor pada awal tahun 2017 membuat kebijakan tentang ekonomi berkeadilan. Di kutip dari laman situs kepresidenan www.presidenri.go.id untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, pemerintah membuat kebijakan ekonomi berkeadilan untuk melawan ketimpangan, dengan berbasis pada tiga kebijakan. Yang pertama, pemerataan pemilikan dan penggunaan lahan. Kedua, pemerataan pemberian kesempatan dan yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerataan pemilikan dan penggunaan lahan ini diperuntukan untuk memberikan akses lahan pada penduduk miskin untuk meningkatkan pendapatan lewat aktifitas pertanian dan perkebunan, rakyat tidak lagi menjadi buruh tetapi pemilik lahan. Dalam pemberian kesempatan pemerintah melakukan pengenaan pajak yang berkeadilan dan pemberian kesempatan juga pada pelaku usaha kecil dan menengah, pemerintah akan berikan kemudahan dalam perizinan dan akses terhadap investor, dengan ini diharapkan terjadinya kenaikan kelas dari skala usaha kecil ke menengah dan menengah menjadi besar.
Hal tersebut jika didungung dengan sumber daya manusia yang bekompeten. Kebijakan peningkatan kapasitas SDM tujuannya agar menekan angka pengangguran. Pemerintah akan menyediakan sarana dan prasarana pelatiahan keahlian SDM. Oleh karena itu pemerintah akan membuat kurikulum SMK agar lulusan pendidikan kejuruan tersebut siap memasuki dunia kerja.
Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Ketimpangan Ekonomi