Di tengah kabut asap yang masih pekat di mana Jokowi masih berkantor di wilayah asap, kegaduhan terus terjadi di tingkat kabinet, partai dan DPR. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli terus menyerang RJ Lino yang menolak 2 perintahnya. RJ Lino dengan gagah perkasa menolak terang-terangan 2 perintah Rizal itu, kendatipun posisinya dua tingkat di bawah Rizal.
Sebelumnya Rizal memerintahkan Lino menerapkan denda Rp. 5 juta per hari kepada pelaku usaha yang menginapkan kontainer lebih dari tiga hari di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu Rizal Ramli juga memerintahkan RJ Lino agar melaksanakan standar bongkar muat first come, first serve. Namun Lino dengan tegas menolak perintah itu dengan alasan tidak masuk akal.
Rizal paham betul, bahwa sekarang ini RJ Lino sangat percaya diri. Hal itu terlihat saat ia mengatakan bahwa dia berhasil menggusur Kabareskrim Budi Waseso dari jabatannya. Kedekatannya dengan Jusuf Kalla, Sofyan dan Djalil telah memberinya kekuatan untuk menantang dan tidak menggubris perintah Rizal Ramli. Rj Lino sangat percaya diri menghadapi pansus Pelindo II DPR yang menyasar dirinya. Lino dengan taktis terus membeberkan prestasi dan kehebatan internasionalnya dalam memajukan perusahaan sekelas Pelindo II.
Keras kepalanya Lino membuat Rizal semakin geram. Rizal meminta Menteri BUMN Rini Soemarno agar membenahi Pelindo II dengan memecat Lino. Rizal terus menyudutkan Lino yang berbohong terkait prestasi dan kinerjanya. Permintaan Rizal saat Pansus DPR (Kamis, 28/10/2015), agar dicari kebobrokan Lino dan kaitannya dengan penggusuran mantan Kabereskrim Budi Waseso merupakan taktik Rizal dalam mempercepat pemecatan Lino.
Rizal terus memainkan kartunya. Kempretan Rizal kepada Lino yang terus-menerus didukung secara frontal oleh PDIP. Berbulan-bulan lamanya PDIP telah mendesak Jokowi untuk mengganti Menteri BUMN Rini Soemarni yang dicap sebagai pengkhianat. Bagi PDIP, sosok Rini Soemarni dalam membenahi jantung perekonomian negara BUMN, sangat mengkhawatirkan. Dari sinyal-sinyal riuh-rendahnya kegaduhan itu, usaha PDIP mulai menampakkan hasil.
Keinginan PDIP untuk mendepak Rini terlihat semakin mencapai kenyataan ketika mantan Presiden Megawati yang sekaligus ketua PDIP mengunjungi Jokowi di istana sebelum kunjungan ke Amerika. Selain memberi masukan kepada Jokowi, Megawati juga tentu membicarakan rencana reshuffle kabinet Jilid II. Dalam keadaan ekonomi yang masih melambat, kabut asap yang masih pekat, kabinet kerja Jokowi butuh orang-orang yang lebih banyak bekerja.
Reshuffle kabinet Jilid II pun semakin dekat. Kasus tersangkanya Patrice Rio Capella, Sekjen Nasdem, telah menyeret Jaksa Agung Prasetyo dalam posisi terancam. Melihat prestasi rendah Prasetyo selama menjabat sebagai Jaksa Agung, maka besar kemungkinan posisinya akan termasuk yang direshuffle oleh Jokowi.
Sinyal reshuffle kabinet Jilid II itu juga terlihat dari gelagat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang telah mengucapkan terima kasih kepada Dirjen-dirjennya. Ucapan terima kasih Susi itu dimaknai sebagai gelagat mengundurkan diri dari kabinet Jokowi. Susi jelas kecewa karena programnya untuk membenahi laut Indonesia telah mendapat hambatan dari berbagai pihak, bahkan dari istana itu sendiri. Sentilan Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa bakar-membakar kapal bukan zamannya lagi, merupakan pukulan keras atas program Susi.
Sinyal lanjutan dari reshuffle kabinet semakin nyaring ketika PAN sudah menyodorkan nama-nama kadernya untuk mengisi posisi menteri dalam kabinet Jokowi. PAN yang masih memainkan dua kaki, mempunyai daya tawar dalam memaksa Jokowi merangkul PAN. Setelah putusan MA yang memenangkan Golkar Ical dan PPP kubu Djan Faridz, membuat kekuatan KMP kembali menguat. Daya tawar KMP dalam menolak APBN 2016 telah membuat Jokowi akhirnya mencari titik tengah.
PAN pasti masuk dalam kabinet demi menguatkan pemerintahan Jokowi. Taktik Jokowi yang memanfaatkan kelihaian Parmono Anum dalam melobi KMP telah dengan mudah terjadi deal-deal ke depan. KMP mendukung APBN 2016 dengan catatan Jokowi akan mereshufle Menkumham, Yasonna Laoly, menerbitkan kembali SK Golkar Riau dan PPP Bandung, serta menyetujui anggaran pembangunan 7 kompleks DPR. Itulah sebabnya APBN 2016 yang sebelumnya ditolak oleh KMP, kembali didukung karena deal-deal terselubung tadi.
Maka kegaduhan yang terjadi di tingkat kabinet, partai dan DPR nampaknya akan segera berakhir dengan catatan Rini Soemarni diganti, Rj Lino digusur, Prasetyo dan Yasonna direshuffle, Menteri PAN masuk, adanya Munas bersama Golkar dan PPP serta mulainya pembangunan 7 kompleks DPR pada tahun 2016. Deal-deal politik itu akan menghentikan kegaduhan untuk sementara, lalu mulai lagi kegaduhan baru Januari 2016. Namun bila orang-orang tersebut di atas, masih berada pada posisinya, maka kegaduhan semakin menjadi-jadi di tengah kabut asap.
Salam Kompasiana ala saya,
Asaaro Lahagu