Kabareskrim Komjen Budi Waseso secara resmi bertukar posisi dengan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar (Jumat 4/9/2015). Pertukaran posisi itu tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) nomor ST/1847/IX/2015 yang diterima oleh para wartawan, Jumat (4/9/2015). Telegram Rahasia ini ditembuskan kepada Menko Polhukam, Menkum HAM, Kepala BIN, Gubernur Lemhanas dan Kepala BNN.
Pencopotan Budi Waseso dari jabatan prestisius Kabareskrim Polri sarat dengan berbagai kepentingan. Butuh dua hari bagi elit-elit Polri (Wajankti), Kompolnas dan penguasa untuk menunjuk pengganti Budi Waseso. Itu menggambarkan betapa alotnya dan ketatnya tarik-menarik kepentingan terkait pergantian itu.
Alotnya proses pergantian Budi Waseso disebabkan karena Polri berada dalam konflik segi empat, yakni Polri dengan penguasa, Polri dengan koruptor, Polri dengan Konglamerat hitam dan Polri dengan internal Polri. Konflik Polri dengan penguasa tergambar jelas permintaan penguasa yang meminta pergantian Kabareskrim Budi Waseso.
Permintaan penguasa itu dicoba ditawar oleh korps Bhayangkara. Dengan dukungan penuh Budi Gunawan, para elit-elit Polri mencoba bernegoisasi dengan penguasa agar Budi Waseso tetap dipertahankan dari jabatannya. Sampai Kamis siang (3/9), Budi Waseso dan Kapolri terus membantah adanya isu pencopotan Kabareskrim. Itu karena memang para elit Polri mencoba mempertahankan Budi Waseso dari jabatannya.
Namun Luhut Pandjaitan yang menjadi corong Jokowi-JK, tetap ngotot meminta pergantian Kabareskrim yang terus-menerus membuat gaduh. Untuk menekan Polri dan memancing media masa, Luhut terus-menerus melontarkan isu bahwa siapapun yang membuat gaduh akan dilengserkan termasuk di kalangan Polri. Dalam situasi ini, patut juga diberikan pujian atas keberanian Luhut untuk mengusik korps Bhayangkara terutama menetralisir kegaduhan Budi Waseso. Hal yang tidak ada dalam diri mantan Menko Polhukam sebelumnya yang diam berhadapan dengan Budi Waseso.
Pada awalnya Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang mewakili penguasa ‘meminta’ agar jabatan Kabareskrim diberikan kepada Kepala BNPT, Komjen Pol Saud Usman Nasution untuk bertukar posisi dengan Budi Waseso. Namun usulan itu ditolak sebagian besar elit Polri yang masih aktif. Alasannya, Saud Usman adalah lulusan Akpot 1981, satu angkatan dengan Mantan Kapolri Sutarman. Itu berarti Usman masih terikat ikatan batin dengan Sutarman yang telah digeser dari posisi kapolri sebelumnya.
Kedua belah pihak baik Polri maupun penguasa, yang sama-sama berbeda kepentingan terus bernegoisasi selama dua hari. Negoisasi itu melibatkan Kompolnas dan juga Wanjakti Polri. Hasilnya kedua pihak memunculkan win-win solution yakni menunjuk Anang Iskandar sebagai Kabareskrim Polri yang baru. Anang Iskandar yang lebih senior, sosoknya lebih banyak diterima oleh para elit Polri.
Pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim tidak lepas dari konflik Polri dengan para koruptor dan para konglamerat hitam. Sepak terjang Budi Waseso yang tiba-tiba muncul membahana plus kontroversial menggarap korupsi di Pelindo II dan Yayasan Pertamina dan sejumlah aksi lainnya dianggap telah memicu kegaduhan. Budi Waseso dianggap terlalu berani dan lancang menyentuh dugaan-dugaan kasus korupsi di tempat-tempat yang selama ini dianggap sensitif untuk diselidik dan disidik oleh penegak hukum.
Tentu saja aksi itu membuat banyak pihak terganggu. Beberapa kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri di bawah komando Buwas tampaknya bukan hanya tuduhan tanpa bukti, bahkan beberapa kasus sudah memiliki bukti yang cukup kuat dan saksi-saksi. Namun aksi-aksi Budi Waseso itu terlalu berisik dan dianggap menghambat perbaikan ekonomi Indonesia. Karena gaduh dan berisik membuat para investor ketakutan. Ke depan Polri akan terus-menerus berkonflik dengan para koruptor dan konglamerat hitam.
Pergantian Kabareskrim Budi Waseso juga telah membuat adanya konflik antara Polri dan internal Polri. Isu pencopotan Budi Waseso telah membuat Direktur Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Viktor Simanjuntak mengancam mundur jika atasannya, Komisaris Jenderal Budi Waseso, dicopot atau dimutasi. Ancaman viktor itu bisa jadi karena jika ada Kabareskrim yang baru, maka Viktor adalah sasaran mutasi atau pencopotan. Kabareskrim yang baru tentu saja akan memilih orang-orangnya dekat dan sepaham dengan dia untuk bekerja bersamanya.
Konflik internal Polri ini juga pernah dilontarkan oleh Budi Waseso sesaat setelah pelantikannya. Budi Waseso mengatakan bahwa ada pengkhianat di internal Polri. Banyak pihak menduga bahwa orang yang dimaksud Budi Waseso adalah Komjen Alius yang pernah menjabat sebagai Kabareskrim sebelumnya. Komjen Alius dikabarkan sebagai orang yang membuka data Budi Gunawan kepada KPK.