Akhirnya terbukti sudah. Jokowi sengaja menarik Rizal Ramli ke dalam kabinet kerjanya untuk menghadapi ‘lawan-lawannya’ dan mendobrak ketidakberesan dalam kabinetnya. Untuk tugas itu Jokowi mendukung penuh langkah Rizal. Tak heran jika Rizal berani menyempret Menteri BUMN Rini Soemarno dan juga Wapres Jusuf Kalla.
Kontroversi Rizal yang mengintervensi tugas menteri lain memang telah mendapat teguran langsung Presiden Jokowi. Namun itu hanya seremonial belaka dan hanya bumbu pemanis politik. Alasannya jelas. Apa yang dikritik Rizal itu adalah fakta kebenaran dan bukan hanya sensasi. Buktinya, setelah heboh berkonfrontasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno, tugas dan wewenang Menko Kemaritiman dan Sumber daya ini bukannya dibatasi atau dipreteli, tetapi malah ditambah oleh Presiden Jokowi.
Awalnya Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal mengkoordinir kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata. Tapi kini, juga menangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.
Penambahan tugas Rizal Ramli ini berarti mengindikasikan kepercayaan Jokowi pada Rizal Ramli semakin tinggi. Sebelumnya, Jokowi juga meminta Rizal Ramli untuk membenahi waktu tunggu atau dwelling time di pelabuhan, dari target sebelumnya 4,7 hari menjadi 3 hari. Perintah ini pun memperlihatkan kepercayaan Jokowi yang begitu tinggi pada Rizal Ramli
“Ya, presiden menugasi saya untuk menangani juga dua kementerian itu,” kata Rizal Ramli kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8). Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.
Dulu, saat berada di lingkaran pemerintahan, Rizal boleh dibilang cukup sukses menjalankan tugasnya. Ketika menjadi Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Menko Perekonomian, ia melakukan sejumlah dobrakan kebijakan yang terbukti mampu menjadi solusi yang cepat dan tepat.
Di Bulog, misalnya, Rizal melakukan restrukturisasi besar-besaran. Terjadi pergantian dan mutasi lima jabatan eselon satu dan dua. Semua itu dilakukan agar Bulog menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan lebih profesional.
Keberpihakan kepada para petani, diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembelian gabah, bukan beras dari petani. Bukan rahasia lagi, pembelian beras oleh Bulog kerap menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak. Mereka membeli beras petani, kemudian dioplos dengan beras impor, lalu dijual ke Bulog.
Cara seperti itu, tentu saja merugikan para petani karena beras yang dihasilkan di sawahnya hanya sebagian kecil yang dibeli oleh Bulog. Itulah sebabnya sebagai Kepala Bulog, Rizal kerap turun ke lapangan, ke desa-desa untuk bertemu dengan para petani.
Rizal juga melakukan sejumlah perubahan radikal. Antara lain, merapikan rekening-rekening ‘liar’ yang jumlahnya mencapai 119 rekening menjadi hanya 19 rekening saja. Rizal pun memerintahkan sistem akuntansi Bulog diubah supaya lebih transparan dan accountable. Dana off budget harus menjadi on budget. Dia mewariskan Rp 1,5 Trilliun dari Bulog hasil penghematan dan effisiensi.
Selain itu, Rizal juga pernah merestrukturisasi seluruh kredit properti, UKM, dan petani tahun 2000. Rizal berhasil menggaet dana hingga Rp 4,2 triliun tanpa menjual selembar pun saham BUMN. Caranya, dia menghapus cross ownership alias kepemilikan silang dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaannya.