Munculnya Masyarakat Vigilante dan Elit Lokal
Stoler (1988) menyebutkan ketika revolusi, para jago mencap dirinya sebagai gerilyawan yang mentransformasikan kelompoknya menjadi perwujudan laskar, bahkan mendirikan suatu kekuasaan spasial yang pernah dikenal sebagai “republik jago” yang kemudian menjadi sorotan militer karena melihat potensi para jago tersebut untuk membantu mengukuhkan peran militer di dalam sistem parlementer baru yang ditindak lanjuti sebagai bentuk kerja kooptasi baru antara militer, eks laskar, jago, kelompok pemuda revolusioner, dan dunia kriminal yang akan dilembagkan lebih lanjut setelah runtuhnya orde lama (Cribb, 199, hlm. 129). Ditambah adanya kebijakan Hatta mengenai restrukturasi dan rasionalisasi di tubuh militer sehingga mengharuskan memangkas kesatuan tersebut menjadi lebih profesional yang berakibat liarnya para laskar tersebut. Hubungan kooptasi atau patronase dengan militer ataupun elit politik disuatu lokus tertentu memberikan keleluasaan bagi kelompok atau para jago untuk membentuk kelompok swadaya yang diebrikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dan keamanan di wilayah tempat tinggal mereka.
Hubungan pengamanan, kekerasan dan Negara masa Orde Baru
Kehadiran kelompok pengguna strategi koersif dalam mencapai kepentingan partikular memberikan pergseran dalam ekonomi-politik koersi dan mengaburkan anggapan kekerasan yang didalangi negara menjadi strategi kekerasan untuk mencapai berbagai kepentingan multi sektor. Pola yang telah terdokumentasikan dengan baik dimana preman dan geng-nya kerap terampil menerima manfaat utama dari politik elektoral demokratis, baik sebgaai kandidiat, pendongkrak keberhasilan, maupun makelar kekuasaan yang mampu memonopoli kekuasaan dengan ancaman kekerasan dan menjalankan fungsi lainnya atas nama klien. Kekerasan non-negara terus terjadi bukan ketidak mampuan negara untuk menghentikannya, namun karena kenyataan bahwa elite-elite politik dan ekonomi mengandalkan kekerasan itu untuk mengonsolidasi kekuasaan dan kepentingan sendiri (Masaki dan Rozaki, 2006, hlm. xi).
Legitimasi negara bergantung pada keberhasilannya dalam mengontrol sarana sekaligus penggunaan kekerasan didalam teritorinya. namun dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Spinoza (dalam Wilson, 2021) terjadinya suatu paradoks dengan negara sebagai penegak hukum namun memberikan suatu previladge terhadap salah satu kelompok hanya dengan alasan jasa dari praktik kekerasan untuk menyokong penguasa itu sendiri…Apabila praktik kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat vigilante tujuannya untuk menopang legitimasi kekuasaan penguasa dan membantu dalam pengamanan posisinya maka praktik koersif tersebut diizinkan, namun jika untuk melawan kemapanan penguasa jelas praktik tersebut bertentangan dan negara wajib mengambil alih pengamanannya sendiri melalui berbagai instrumen yang disiapkan, baik itu berdasar pada prosedural hukum ataupun secara serampangan.
Pengamanan oleh negara disini adalah bahwa sebagai ganti jasa pengamanan yang diberikan oleh negara kepada konstituennya, negara mendapat akses atas sumber daya, yang lazimnya diperoleh melalui upeti berbentuk pajak. Konsep jasa pengamanan menyiratkan multiplisitas para pengguna kekerasan yang saling berinteraksi secara simlutan bertindak sebagai ancaman sekaligus perlidungan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara sebagai sumber ancaman dan solusi dari ancaman itu sendiri.
Pengamanan legitimasi negara dari Preman
Pada akhir 1970an, beberapa organisasi pelaku kekerasan non-negara menjadi lebih mapan dan profesional, mereka mengembangkan jasa pengamanan swasta sampai dipandang mampu menyaingi dan menjadi tantangan otoritas kepolisisan. Ketakutan yang terbseit dibenak militer dan polisi adalah kemungkinan bahwa geng-geng dan para pengusaha keamanan ini bersatu ke dalam premanisme struktural yang lebih luas mengingat persepsi bahwa polisi lebih mahal dan kurang ampuh menangani keamanan ketimbang geng.
Sebagai respon, Kapolri A. Djamin merancang struktur pengawasan teritorial ektensif yang dikenal sebagai sistemn keamanan lingkungan atau siskamling, dengan maksud membawa kelompok-kelompok ini kembali ke bawah kendali polisi (Wilson, 2021, hlm. 91). Sistem siskamling menciptakan peran resmi baru bagi geng-geng lokal, ada yang direkrut menjadi hansip dan ronda malam diserahi tanggung jawab atas keamanan lingkungan, sementara Satpam memiliki tugas menjaga dunia usaha, terminal bus, dan tempat-tempat umum yang kesemuanya ini dikoordinasikan secara terstruktur oleh divisi kepolisian yang dibentuk secara khusus untuk ini yaitu Bimbingan Masyarakat (Binmas). Merupakan suatu pilihan logis jika para preman dan pengusaha keamanan swasata merupakan sasaran siskamling untuk perekrutan, baik preman maupun pengawasan lingkungan merupakan alat yang cukup efektif bagi pemantauan sehari-hari masyarakat, serta siskamling menjadi wadah pengintegrasi dalam mesin pengawasan birokratik.
Pemberlakuan siskamling seyogyang untuk menghilangkan kejahatan dengan mempersempit sampai tingkat lokal, dan negara dalam hal ini menarik kembali garis kontrol teritorial dan sekaligus dengan itu merekonfigurasi baras-batas diskursif yang menentukan sumber perlindungan yang absah, suatu kelompok yang tetap bergerak diluar sistem ini tanpa perlindungan yang kuat atau organisasi kepemudaan yang direstui negara seperti Pemuda Pancasila, dengan mudahnya akan dicap sebagai penjahat dan proses pembersihan dengan dalih kemanan negara menggunakan cara ekstrim akan diberlakukan kemudian sebagai penegasan kembali legitimasi kekuasaan dari negara terhadap rakyatnya.