Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk memperbaiki saluran irigasi di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Permintaan ini disampaikan para petani setempat saat berdialog dengan Kepala Negara pada Selasa sore, 25 November 2014. Dalam kunjungan tersebut, petani meminta Pak Presiden memperbaiki saluran irigasi,” dan sang Presiden Jokowi langsung menyetujuinya. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan Program Dana Banso P4-ISDA-IK yang merupakan program yang bersumber dari APBN dalam DIPA Satker Direktorat Irigasi dan Rawa malah dikorupsi oknum Konsultan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jawa Timur dan Oknum UPTD Pengairan Kabupaten.
Program Dana Bansos P4ISDA-IK untuk tahun 2014 Provinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sekitar 18 Milyard untuk 101 HIPPA dari 7 (tujuh) Kabupaten yang mendapatkannya. Untuk anggaran yang di duga di korupsi oleh oknum Konsultan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jawa Timur dan Oknum UPTD Pengairan Kabupaten sekitar 1,7Milyard.
Hal ini sangat sunguh disayangkan oleh kelompok Himpunan Pengelolan Pengguna Air (HIPPA) di jawa Timur, karena mereka dipaksa menyisihkan uang minimal 10% dari anggaran yang diterima Rp 178.000.000 / HIPPA. Bisa dibayangkan jika per HIPPA di korupsi 10% saja maka nilai yang di korupsi hampir 1,7Milyar dari 18Milyard. “Untuk itu kelompok Himpunan Pengelolan Pengguna Air (HIPPA) berharap, Polisi maupun Kejaksaan segera melakukan audit investigasi kepada daerah daerah penerima Dana Bansos P4ISDA-IK tahun 2014 di wilayah Jawa Timur yang ada di Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Sampang” ujar salah satu pengurus HIPPA yang tidak mau disebutkan namanya. Namun yang jelas kami mempunyai bukti pada saat oleh oknum Konsultan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jawa Timur dan Oknum UPTD Pengairan Kabupaten meminta sejumlah uang kepada kelompok kami.” imbuhnya