*Bupati Tasikmalaya H.u. Ruzhanul Ulum saat pelantikan pejabat eselon II" (www.ciamiskini.com)
Awalnya, karena seringnya para pejabat eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD, kini ramai dibicarakan terjadinya pembangkangan para pejabat OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Tasikmalaya terhadap sang Bupati H. Uu Ruzhanul Ulum. Fenomena itu ramai diberitakan pula oleh media mainstream yang ada di wilayah priangan timur, termasuk di jejaring sosial.
Menjadi sedemikian heboh dan memanaskan suhu perpolitikan, ketika Basuki Rahmat. M.Si, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari fraksi PPP yang merupakan partai pendukung sang Bupati, dan Juga Ery Purwanto dari fraksi Partai Golkar mengeluarkan pernyataan keras di media tentang telah terjadinya pembangkangan para pejabat birokrasi terhadap pimpinannya yaitu Bupati. Dengan menunjukan indikasi dari jarang hadirnya para pejabat OPD tersebut ketika dilaksanakan rapat-rapat paripurna dewan yang menghadirkan Bupati.
Yang paling mencolok ketika dilaksanakan Rapat Paripurna tentang Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban Bupati terkait Penggunaan Anggaran Tahun 2011. Sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 12 OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya tidak menghadiri rapat paripurna DPRD tersebut. Hal tersebut tentu menimbulkan spekulasi tentang terjadinya pemboikotan pejabat dan tidak bersinergi dengan pemerintahan baru hasil Pilkada 2011 lalu.
Menurut Basuki, mereka para pejabat itu perlu di tegur dan ditindak tegas oleh Bupati, karena jika hal tersebut terus terjadi, akan menimbulkan persoalan yang lebih serius bagi jalannya pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Akan memunculkan opini negatif tentang jalannya pemerintahan Huda.
Apakah ketidakhadiran para pejabat OPD dalam moment Rapat paripurna LKPJ ini mencerminkan sikap pembangkangan pejabat birokrasi terhadap Bupati? Hal itu ditanggapi oleh Bupati Tasikmalaya U. Ruzhanul Ulum dengan santai, bahwa mungkin mereka tidak hadir karena ada tugas kedinasan lain, tapi walaupun begitu pihaknya tetap akan melakukan komunikasi dengan para pejabat itu sekaligus ditanya secara langsung.
Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang pejabat eselon II dr.H. Budi Utarma yang merupakan staff ahli Bupati, bahwa tidak betul telah terjadi pembangkangan para pejabat OPD, para pejabat tetap solid mendukung keberhasilan kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati yang dikenal dengan sebutan Huda ini.
Pembangkangan pejabat OPD dalam setiap pemerintahan jika dilihat dari sisi etika dan aturan kepegawaian merupakan sesuatu yang memang tidak etis dan melanggar. Karena bagaimanapun seorang Bupati/walikota merupakan pembina kepegawaian di tingkat Kabupaten/Kota yang diberi wewenang oleh negara untuk mengangkat, memutasikan dan memberhentikan seorang pejabat dari jabatannya, termasuk menjatuhkan hukuman disiplin jika terbukti melanggar aturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU kepegawaian dan peraturan lainnya.
Terlepas dari apapun motivasinya, jika saja opini pembangkangan ini benar, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bupati. Boleh jadi hal tersebut bentuk protes atas gaya kepemimpinan yang dijalankan sang Bupati, atau memang ada persoalan serius lainnya yang berhubungan secara politik baik dengan posisi wakil bupati, maupun dengan Sekda sebagai pembina tertinggi di lingkungan birokrasi, atau justru persaingan politik yang terus berlanjut dengan H. Ruhimat sang Ketua DPRD yang juga ketua DPC PPP, akibat persaingan awal pada penentuan kader yang maju dalam Pilkada 2011 yang lalu, hingga fenomena gerakan Bupati UU yang belum-belum sudah berfikir untuk periode kedua kalinya.
Dari beberapa fenomena yang ditangkap media masa, memangi muncul persepsi yang menunjukan seolah-olah telah terjadi hal yang luar biasa berkaitan dengan kepemimpinan Bupati Uu Ruzhanul Ulum di Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya muncul wacana tentang ketidakharmonisan dengan wakil bupatinya dari PDIP Ade Sugianto, padahal masa bulan madu baru seumur jagung. Lalu kabar penggantian posisi Sekretaris Daerah H. Abdul Kodir yang bergejolak, bermunculannya berbagai isu dan opini menyangkut tidak berfungsinya Baperjakat, masalah penjualan kendaraan dinas bekas, bansos dan lain sebagainya.
Sebuah kepemimpinan yang baik, memang meniscayakan adanya bangunan komunikasi yang konstruktif antara DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Jajaran OPD lainnya. Jika saluran komunikasinya mampet, maka akan mengganggu jalannya pemerintahan. Hanya muncul aspek politiknya saja, apalagi jika masing-masing elit hanya berfikir bagaimana memperpanjang kekuasaan, dan yang lainnya bagaimana menjatuhkan kekuasaan, dan merebut kekuasaan.