Bola panas pernyataan FS terkait kasus tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim terus bergulir. Kali ini, pernyataan itu ditambahkan bahwa banyak perwira tinggi yang juga ada kaitannya dengan "setoran" tambang ilegal itu.
Pernyataan FS juga menyertkan bahwa hal ini sudah disampaikan kepada Pimpinan. Tentunya, pimpinan yang dimaksud dalam hal ini, siapa lagi kalau bukan Kapolri.
Menyikapi pernyataan FS itu, seharusnya Kapolri segera mengambil sikap untuk melakukan langkah-langkah hukum. Mengingat, bukti-bukti awal terhadap peristiwa itu ada. Ya, misalnya bukti LHP dari FS saat masih menjabat Kadivpropam. Namun, kali ini pernyataan FS itu menjadi ujian bagi Kapolri.
Ujian yang dimaksud yaitu komitmen Polri terhadap "oknum-oknum" yang masih bermain-main dalam hal proses penegakan hukum. Dikatakan demikian, karena menjadi tanggung jawab Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Ya, menjadi salah satu bagian dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system).
Hal ini dikaitkan, apabila Polri-semua anggota Polri- mengetahui ada tindak pidana. Misalnya, dalam konteks ini tambang ilegal, sudah seharusnya itu diproses secara hukum. Perihal nanti, apakah perbuatan itu hanya bersifat pelanggaran administratif atau termasuk tindak pidana, hal itu nanti akan diketahui saat proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
Akan berbeda, apabila Polri membiarkan peristiwa tersebut, dengan hadiah atau janji-janji tertentu. Jelas, hal ini termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ya, salah satu bentuk dari perbuatan "gratifikasi".
Ujian bagi komitmen Kapolri yaitu seharusnya segera mengambil sikap untuk memproses peristiwa ini. Apakah mau ditangani sendiri atau bekerjasama dengan KPK. Segera tentukan sikap! Karena itu bentuk pertanggungjawaban moril Kapolri kepada masyarakat, apabila ada anggotanya yang bermasalah hukum.
