NASIONALISME EKONOMI
Oleh: Kurniadi Nur
BAB XIV UUD 1945 Perekonomian Nasional dan kesejahteraan Social, Pada Pasal 33, ayat (1) Perekonomian disusun sebagi usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan.ayat (2) Cabang-cabang peroduksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara. ayat(3) Bumi dan air dan yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Ayat ( 4) Perekonomian Nasional diselanggarakan berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi dengan perinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional.
Di tengah kehidupan yang serba modern, tak bisa kita pungkiri bahwa hegemoni neo kapitalisme, yaitu wujud baru dari kapitalisme, dan juga liberalism, yang telah menjelma menjadi neoliberalisme, yang baru saja hidup di era Globalisasi membuat kita buram dalam memandang ekonomi nasional. Dokterin kebangsaan adalah tuntutan nasionalisme, menguttamakan kepentingan nasional diatas segalanya, tampa mengabaikan tanggung jawab gelaobal. Sri Edi Swassono mengatakan “saat ini yang terjadi adalah sekedar “pembangunan di Indonesia” bukan “pembangunan Indonesia” kita hanya sekedar menjadi kuli atau jongos gelobalisasi padahal cita-cita kemerdekaan adalah menjadi tuan di negeri sendiri.
Dokterin kerakyatan kita berwujud sebagai Demokrasi Pancarsila, yaitu demokrasi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Lima sila yang ada dalm idiologi negara yang selaras dengan Landasan pokok Berbangsa dan bernegara, yaitu musyawara mufakat. Dan menolak hegemoni Demokrasi barat yang mengutamakan Individualisme, dan liberalisme
Virus yang ada dalam Perekonomian masyarakat saat ini adalah Neoliberalisme yaitu wujud baru dari Liberalisme. Seperti kita pahami bahwa neoliberalism adalah wujud baru kapitalisme yang hidup di era Globalisasi yang hari ini mencoba menggusur paham ekonomi nasional, ekonomi konstitusi kita yang menjamin kemakmuran rakhyat yang sangat jauh dengan pandangan sistem ekonomi kita dewasa ini yaitu pada sitem Neoliberalisme, harusnya kepentingan masyarakaut lebih utama dibanding kepentingan perseorangan, dan dalam konstitusi kita jelas menegaskan bahwa hajat hidup orang banyak itu di kuasai oleh Negara, dan di manfaatkan sebesar-besar kemakmuyran rakyat.
Neoliberalisme dengan pasar bebas berfikiran menetapkan daulat pasar, sebagai berhalah, atau tuhan untuk menggusur daulat rakyat. Ekonomi liberal dan Neoliberal bersama dengan antek-anteknya kini telah ada dalam masyarakat, higemoni terstruktur untuk menanamkan nilai neoliberalisasi pada setiap Aspek yang ada dalam bangsa ini.
melihat kembali apa yang terjadi terhadap Negara kita, serbuan ekonomi luar negri dibidang bidang seperti kita ketahui, mulai sector industry, permesinan, perkebunan pertanian, makanan, peroperti, testil dan lain-lain sebaginya mulai membanjiri seluru pelosok nusantara, karena perdagangan bebas yang di amini oleh sebagian elit Negara, hal seperti ini perlu kita cemasi, karena dapat membunuh karakter perekkonomian nasional. Kita dapat menganalissa sendiri efek yang akan di timbulkan nantinya ketika hal yang sekarang ini terjadi secara terus menerus berjalan tanpa adanya peratian penuh dari kita semua. Kasus seperti ini adalah hanya sebagian hal yang kita liat akibat dari pengaminan pemerintah terhadap pasar bebas yang terjadi, dan boleh kita berkata bahwa pemerintah terlah terdikte oleh logika neoliberalisme, yaitu pasar bebas dan persaingan bebas.
karena itu kita harus berfikir matang bagaimana Ekonomi Nasional kembali membumi di seluru pelosok nusantara, kita harus mendesain kembali strategi dan taktik penanaman Ekonomi Nasional dan mengembalikan kembali kekuatan konstitusi serta pengatualisasia panca sila dalam peroses dan hasil dalam sistem perekonomian nasional bukan mala kita membiarkan industri dalam negeri hancur dan mengangurkan tenaga rakyat oleh persaingan yang tidak bebas. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan nasional, walaupun tetap perlu memperhatikan tanggung jawab global, dan kita akui masi banyak hal-hal yang perlu kita beri peratian penuh, dan masi banyak tanggung jawab-tanggung jawab yang harus kita kerjakan bersama, demi terwujudnya ekonomi nasional, seperti penjabaran Pasal 33, UUD 1945.
Dalam pengaktualisasian nilai nasionalisme ekonomi dalam dunia kemasyarakatan seharusnya negara melakukan Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang dalam perspektif kepentingan nasional dinilai strategis, seperti: daerah perbatasan, kawasan industri strategis, daerah pertanian (logistik), serta daerah penghasil bahan tambang dan hasil hutan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkecil kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut melalui berbagai program pendidikan dan pembinaan yang melibatkan peran masyarakat setempat.
Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat yang hidup di daerah rawan pangan (miskin), rawan konflik, dan rawan bencana alam. Strategi ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program yang diorientasikan pada peningkatan kesetiakawanan sosial dan partisipasi masyarakat.
Peningkatan apresiasi terhadap anggota atau kelompok masyarakat yang berusaha melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa. Demikian pula dengan anggota atau kelompok masyarakat yang berhasil mencapai prestasi yang membanggakan di dunia internasional. Apresiasi ini dapat dilakukan dengan pemberian penghargaan oleh negara dan kemudian prestasinya diangkat oleh media massa.
keyakinan akan kesejahtraan rakyat itu bisa terwujud dengan nasionalisme ekonomi.