Kebijakan publik memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di negara sebesar dan sekaya Indonesia, dengan tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang beragam. Sebagai suatu disiplin ilmu yang multidimensional, kebijakan publik perlu diterapkan dengan pendekatan yang cermat agar dapat efektif memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Salah satu model yang banyak digunakan dalam menganalisis kebijakan publik adalah siklus kebijakan publik, yang terdiri dari empat tahap utama: pengaturan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Meskipun siklus kebijakan publik ini memberikan kerangka yang sistematik, dalam prakteknya, implementasi tiap tahap di Indonesia seringkali menghadapi kendala yang kompleks. Proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor politik, birokrasi yang besar, serta keragaman sosial-ekonomi masyarakat.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis siklus kebijakan publik di Indonesia, memberikan evaluasi terkait implementasinya dalam beberapa isu terkini, serta merefleksikan tantangan dan peluang yang ada.
1. Pengaturan Agenda (Agenda Setting)
Pengaturan agenda merupakan tahap pertama dalam siklus kebijakan publik yang sangat penting untuk menentukan isu-isu mana yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah. Dalam konteks Indonesia, pengaturan agenda seringkali didorong oleh faktor politik dan kebutuhan jangka pendek, yang bisa saja tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang masyarakat.
Dalam banyak kasus, isu yang muncul dalam masyarakat, meskipun relevan, belum tentu mendapat perhatian pemerintah, terutama jika isu tersebut tidak sejalan dengan agenda politik yang sedang berkembang.
Di Indonesia, pengaturan agenda sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang tidak jarang berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Contohnya, isu-isu terkait dengan hak asasi manusia atau ketimpangan sosial seringkali kurang mendapat perhatian karena tidak sesuai dengan kepentingan politik yang dominan.
Sebaliknya, isu yang bersifat mendesak secara politis, seperti pandemi COVID-19 atau bencana alam, langsung mendapat tempat di dalam agenda kebijakan.
Sebagai contoh, pengaturan agenda terkait dengan perubahan iklim baru mendapat perhatian serius setelah Indonesia menjadi bagian dari komitmen global dalam pengurangan emisi karbon melalui Paris Agreement.
Meskipun bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan kabut asap telah terjadi berkali-kali, kebijakan untuk menangani perubahan iklim baru terwujud setelah adanya tekanan internasional dan protes dari masyarakat sipil.