Biaya Pelantikan Jokowi 822 Juta ?

[caption id="" align="aligncenter" width="565" caption="sumber : Tribunews.com"][/caption] Sepertinya DPRD DKI Jakarta masih terbiasa dengan pola lama, senang dengan hal-hal yang bersipat seremonial, sehingga biaya untuk pelantikan seorang Gubernur saja harus menghabiskan anggaran sekitar Rp. 822 Juta. Sementara Jokowi yang hampir dipastikan akan menjadi Gubernur DKI Jakarta bukanlah tipikal pejabat yang sangat senang dengan acara-acara yang bersipat seremonial tersebut. Sebagai pejabat baru dilingkungan pemerintahan DKI Jakarta, jelas Jokowi akan sangat berhati-hati menghadapi kondisi seperti ini, karena bisa jadi ini akan menjadi Jebakan Batman bagi Jokowi. Acara belum dilaksanakan sudah ramai menjadi pembicaraan dimedia sosial, apa lagi kalau Jokowi nantinya menerima begitu saja kondisi dan situasi ini. Menanggapi hal tersebut Jokowi seperti yang dilansir Tribunews.com, Jokowi keberatan dalam rencana pelantikannya nanti yakni biayanya yang diperkirakan mencapai Rp 822 Juta. "Kalau bisa seremonial itu yang sesederhana mungkin lah. Seremonial itu nomor tiga nomor empat," katanya kepada wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (25/09/2012). Pernyataan Jokowi ini sangatlah sejalan dengan keinginan DPD PDI-P sebagai partai yang mengusung Jokowi, sangat mengharapkan agar acara pelantikan tersebut dilaksanakan sesederhana mungkin, seperti yang diberitakan Tribunews.com : "Kita instruksikan fraksi PDI-P di DPRD apabila pelantikan nanti harus sesederhana mungkin. Jangan uang rakyat dihambur-hamburkan yang mencederai hati rakyat," ujar Djarot Saiful Hidajat, ketua pelaksana harian DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2012). Memang seharusnya budaya seremonial yang sekedar menghambur-hamburkan uang sudah harus dijauhi, dan DPRD pun hendaknya mulai terbiasa dengan kondisi tersebut. Substansi dari pelantikan tersebut bukanlah terletak pada mewah atau tidaknya acara tersebut, tapi lebih pada pengukuhan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.