Postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah kunci dari kelancaran sirkulasi pelayanan publik saat ini. Keterlambatan pengesahan rancangan APBD bisa saja menjadi alasan ekstra kenapa sistem pelayanan publik justru macet di gerbang awal tahun. Inilah hal yang ditakuti publik saat ini: keterlambatan memicu sendatnya serapan APBD 2022.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, ada sekitar 100 pemda yang belum mengesahkan APBD 2022. Sejatinya, deadline penetapan dan pengesahan APBD 2022 terjadi pada 31 Desember 2022.
Hingga pekan ketiga bulan Januari 2022, tenggat waktu ini tetap diabaikan oleh beberapa pemda. Lajur keterlambatan bisa jadi kelalaian di lingkup pemda.
Catatan keterlambatan ini memang bukan kali ini terjadi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam, keterlambatan pengesahan APBD selalu terjadi setiap tahunnya. Meskipun sudah diberi "warning" beberapa kali, dosa lama ini selalu dingat-ingat dan diaplikasi tiap tahunnya.
Keterlambatan pengesahan APBD otomatis akan berdampak pada proses pelayanan publik. Ketika rancangan anggaran diusulkan ke Kemendagri, di sana postur fiskal kebutuhan tiap daerah dan kota akan dievaluasi.
Jenis kebutuhan dengan melihat grafik realisasi penyerapan anggaran di tahun sebelumnya, dijadikan rujukan utama bagaimana mengolah proposal anggaran pemda terkait rancangan APBD di tahun berikutnya.
Pada tahun 2021, misalkan, realisasi penyerapan anggaran sebesar 81,02 persen. Ini artinya, realisasi dan rancangan anggaran belum memenuhi target yang direncanakan. Saya ingat ketika menyentuh waktu pergantian tahun, beberapa media massa menyoroti profil penyerapan anggaran tahun 2021.
Dari sana didapati ada begitu banyak anggaran yang masih belum tersentuh. Konsekuensinya bisa jatuh pada usaha kebut-kebutan di akhir tahun. Banyak anggaran yang mungkin dipakai, tetapi tak sesuai posnya.
Kelalaian-kelalaian seperti ini seharusnya diperbaiki dan diawasi secara tegas oleh Kemendagri. Di awal pengajuan, rancangan APBD selalu terlambat. Tak hanya di fase pengajuan,di fase evaluasi realisasi anggaran pun, ada begitu banyak yang telat.
Hal-hal seperti ini sejatinya mengganggu sirkulasi proses pelayanan publik. Alih-alih mau mengadministrasi keadilan sosial, dengan adanya keterlambatan ini, ada alasan bagi beberapa daerah untuk melegitimasi vakumnya pelayanan publik.