Pilkada tahun ini memang menantang. Antara keselamatan rakyat dan ambisi berkuasa. Money politic dan kampanye hitam hampir tak disentuh isu polemik pilkada tahun ini.
Tantangan terbesar pilkada tahun ini justru soal masker kampanye. "Apakah mau taat terhadap protokol kesehatan atau tidak?" Sanksi menanti jika "masker kesehatan dilepas saat kampanye!"
Paslon yang tetap menggelar perayaan tatap muka dengan jumlah massa membludak tanpa protokol kesehatan, sebaiknya ditinggalkan konstituen.
Mereka bukan saja egois, melainkan juga bebal akan segala peristiwa kehilangan yang dialami bangsa ini selama pandemi. Di sinilah kebijaksanaan dan proyeksi hati nurani seorang pemimpin didacing.
Dacing takaran pilkada tahun ini dengan setting pandemi adalah demikian: Berprikemanusiaan atau ambisius, egois, dan maruk? Menyelamatkan atau malah melukai? Melayani atau ingin nantinya dilayani? Memimpin atau menguasai? Awasi dacing baik-baik, biar tak lari jauh dari kampanye keselamatan dan protokol kesehatan!
Sesuai jadwal, setelah rangkaian verifikasi sejak 7 September 2020 kemarin, hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon kepala daerah dalam rapat pleno tertutup (23/9/2020).
Seperti dikutip dari Media Indonesia (MI), penetapan ini menjadi ujian kemaslahatan. Pasalnya, pilkada yang tidak patuh pada protokol kesehatan hanya membawa ancaman kesehatan se-Nusantara.
Menyambangi 9 Desember 2020, pilkada menuai kritik dan berimbas polemik. Akankah pilkada 2020 ditunda? Presiden Joko Widodo bersih keras menjawab: "Pilkada tak akan ditunda." Lanjut terus. Sikat habis! Udah di tengah jalan, masa ditunda? Udah panas-panas, masa disuruh rem. Udah pawai dan bagi-bagi alat-alat kampanye masa ditunda. Yang benar saja? Pro-kontra pun mendulang.
Polemik pro-kontra pilkada muncul pertama-tama karena ketakutan, kecemasan, dan dengungan paduan suara publik di jagat maya. Ada kekhawatiran, pilkada menjadi klaster baru Covid-19.
Ketika upaya memutus rantai pandemi Covid-19 diberlakukan sangat strike di beberapa lini (perusahaan, pusat perbelanjaan, transportasi, dan perkantoran), kelonggaran justru terlihat di momen pilkada.
Lah kok longgar? Kenapa? Bukannya KPU sudah mengeluarkan peraturan? Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 justru tak memberi efek. Publik menilai PKPU ibarat macan ompong. Peraturan ini memang memuat berbagai ketentuan pelaksanaan pilkada 2020 di masa pandemi. Akan tetapi, sanksinya kurang tegas. Begitu kira-kira.