Lihat ke Halaman Asli

Krisma Mila

Mahasiswa - mahasiswa

Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca Covid-19 dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi

Diperbarui: 8 Oktober 2024   20:48

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Kebijakan Publik yang diterbitkan ISEI merangkum berbagai analisis dan rekomendasi kebijakan ekonomi, termasuk tantangan dan strategi untuk pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Covid-19 telah mengakibatkan lebih dari 1,4 juta terinfeksi dan hampir 88.000 kematian di negara-negara ASEAN, menyebabkan kepanikan global. Banyak negara memberlakukan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus, yang berujung pada resesi ekonomi yang lebih buruk daripada Depresi Hebat. 
Indonesia juga merasakan dampaknya, dengan pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,97% pada triwulan pertama 2020 dan jumlah pengangguran meningkat. Perekonomian daerah juga terpengaruh, dengan pertumbuhan ekonomi negatif di beberapa wilayah. Untuk mengatasi situasi ini, dibutuhkan langkah-langkah baru untuk menghidupkan kembali perekonomian pasca pandemi.
Penelitian dilakukan untuk menjelaskan dampak Covid-19, memprediksi dampak masa depan, dan menetapkan pedoman untuk mengatasi krisis ini. Solusi harus mencakup penelitian ekonomi regional, kompetensi digital, dan inovasi berkelanjutan. Langkah-langkah ini penting untuk memulihkan perekonomian dan membantu masyarakat local yang terdampak. 
Dengan mempertimbangkan perbedaan lingkungan strategis dan kinerja perekonomian indonesia berikut salah satu contoh strategi politik tersebut sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan, terutama yang fokus memantau perbaikan perekonomian nasional dalam kondisi baru dan epidemi. Selalu, untuk mewujudkan Indonesia maju dan inklusif.

Permasalahan pandemi juga akan berdampak pada kebijakan yang akan diambil, karena kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan metode pengelolaan kesehatan, melainkan pengelolaan ekonomi. Dari berbagai sudut pandang (Baldwin, 2020), terdapat perbedaan antara tindakan untuk mengelola kesehatan dan untuk menyelesaikan beban ekonomi. Dalam situasi ini, jika pengelolaan kesehatan dilakukan secara sederhana, misalnya dalam bentuk pencegahan fisik, hal ini dapat membantu dalam mengurangi beban finansial. 
Namun luka di bidang kesehatan sangat berbahaya karena terlalu banyak bekerja. Di sisi lain, jika pelayanan kesehatan dikendalikan dengan dampak yang kecil, maka tekanan ekonomi akan semakin besar. Untuk membantu tekanan perekonomian tersebut, kita perlu melakukan intervensi berupa kebijakan stimulus ekonomi yang besar.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan diproyeksikan negatif pada tahun 2020 karena pertumbuhan melambat pada kuartal kedua dan ketiga. Meskipun semua perkiraan menunjukkan penurunan, Dana Moneter Internasional memperkirakan penurunan sebesar 1,5 persen dan Bank Dunia memperkirakan penurunan antara 2 hingga 1,6 persen. Namun, angka-angka ini lebih rendah daripada yang terlihat di perekonomian global.
Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis kesehatan yang signifikan, yang mengubah kondisi perekonomian saat ini. Namun demikian, tiga pelajaran dasar yang disebutkan di atas masih dapat digunakan untuk membuat garis besar kebijakan bank sentral selama pandemi. 
Dengan peningkatan digitalisasi di dunia digital, pendekatan yang tepat harus diterapkan. Ini terjadi dalam konteks di mana jarak fisik diperlukan, tetapi masalah terkait menjadi sangat penting. Ini membuka peluang besar untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan. Jadi untuk meningkatkan pelaksanaan strategi integrasi kebijakan, koordinasi kebijakan dengan pemerintah harus diperkuat, terutama dalam hal kebijakan keuangan dan reformasi struktural, agar dapat mengoptimalkan peluang dan keuntungan ekonomi di era digital.

Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru. Permasalahan ekonomi menghasilkan banyak ide dan teori baru. Misalnya, ide-ide Keynesian muncul sebagai akibat dari Depresi Hebat. Banyak bank sentral, terutama di negara-negara berkembang, dipaksa untuk mempertimbangkan kembali dan menyesuaikan penerapan kerangka inflasi yang lebih fleksibel sebagai akibat dari krisis keuangan global tahun 2008/09, yang membuat masalah makroekonomi menjadi lebih sulit untuk diatasi. 
Problem ini membuat kita merenungkan pentingnya manajemen risiko dalam pengelolaan kebijakan makro dan keuangan; di sini, kebijakan makroprudensial menjadi prinsip utama untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Di Indonesia, penyebaran Covid-19 masih kuat meski penyakitnya sudah mulai menurun. Dalam hal ini, perbaikan perekonomian terlihat dari berbagai indikator seperti indikator retail dan internet marketing serta tempat kerja. 
Hal ini diyakini disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah, terutama dukungan keuangan dalam perlindungan sosial dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah. Perdagangan dan investasi juga meningkat. Ketiga komponen penyusun PDB inilah yang menjadi penopang perekonomian di tengah penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar PDB.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan diproyeksikan negatif pada tahun 2020 karena pertumbuhan melambat pada kuartal kedua dan ketiga. Meskipun semua perkiraan menunjukkan penurunan, Dana Moneter Internasional memperkirakan penurunan sebesar 1,5 persen dan Bank Dunia memperkirakan penurunan antara 2 hingga 1,6 persen. Namun, angka-angka ini lebih rendah daripada yang terlihat di perekonomian global.
Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis kesehatan yang signifikan, yang mengubah kondisi perekonomian saat ini. Namun demikian, tiga pelajaran dasar yang disebutkan di atas masih dapat digunakan untuk membuat garis besar kebijakan bank sentral selama pandemi. Dengan peningkatan digitalisasi di dunia digital, pendekatan yang tepat harus diterapkan. 
Ini terjadi dalam konteks di mana jarak fisik diperlukan, tetapi masalah terkait menjadi sangat penting. Ini membuka peluang besar untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan. Jadi, untuk meningkatkan pelaksanaan strategi integrasi kebijakan, koordinasi kebijakan dengan pemerintah harus diperkuat, terutama dalam hal kebijakan keuangan dan reformasi struktural, agar dapat mengoptimalkan peluang dan keuntungan ekonomi di era digital.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline