Mengawal Janji Politik Prabowo: Tanggung Jawab Publik dalam 100 Hari Pertama Pemerintahan
Setiap kali pemimpin baru dilantik, harapan rakyat melonjak tinggi, terlebih ketika kampanye penuh janji besar yang menjanjikan perubahan. Namun, harapan ini tidak bisa hanya digantungkan pada janji semata. Masyarakat memiliki peran vital sebagai pengawas dalam memastikan pemerintah berjalan sesuai arah yang dijanjikan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo yang baru, 100 hari pertama merupakan waktu krusial untuk melihat arah kebijakan dan menilai apakah janji-janji politik mulai ditepati atau justru menguap dalam kebisingan retorika politik.
Indonesia tidak hanya milik segelintir elite, tetapi juga milik setiap warganya. Oleh karena itu, kita sebagai pembayar pajak memiliki hak, bahkan kewajiban, untuk mengawasi dan mengingatkan pemerintah apabila mereka mulai melenceng dari janji-janji mereka. Di era demokrasi modern, partisipasi publik tidak berakhir saat pemilu selesai, tetapi justru harus lebih aktif di masa pemerintahan berlangsung.
Artikel ini akan menguraikan berbagai indikator yang harus diperhatikan publik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, serta bagaimana tanggapan yang seharusnya diberikan agar janji-janji politik tetap di jalur yang benar.
1. Indikator Ekonomi: Pengelolaan Stabilitas Makro dan Reformasi Mikro
Salah satu janji utama yang kerap diusung Prabowo adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi. Untuk menilai apakah janji ini mulai diwujudkan, publik dapat memperhatikan beberapa aspek penting, seperti:
- Inflasi dan Harga Bahan Pokok: Stabilitas harga merupakan salah satu indikator utama yang mudah dipahami masyarakat luas. Pengendalian inflasi terutama pada bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula menjadi indikator yang bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Studi dari Bank Dunia menyebutkan bahwa stabilitas harga pangan berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan ekstrem (World Bank, 2021).
- Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja: Kemudahan berbisnis dan realisasi investasi sering kali menjadi tolak ukur utama keberhasilan ekonomi dalam jangka pendek. Jika dalam 100 hari pertama terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah investasi, ini dapat menjadi sinyal positif bahwa pemerintahan mampu menarik kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Sebagai perbandingan, dalam masa pemerintahan Modi di India, reformasi besar-besaran untuk menarik investasi asing dilakukan sejak 100 hari pertama, meskipun dengan tantangan birokrasi yang tidak kalah rumit dengan Indonesia (India Today, 2019).
- Reformasi Sektor Pajak dan Pengeluaran Publik: Apakah ada tanda-tanda reformasi pajak yang signifikan? Apakah anggaran negara dialokasikan secara efisien? Sebagai pembayar pajak, masyarakat harus mengawasi sejauh mana dana publik digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
2. Reformasi Birokrasi: Efisiensi dan Transparansi
Prabowo berulang kali menyinggung soal pentingnya reformasi birokrasi. Dalam 100 hari pertama, salah satu aspek yang bisa dipantau adalah langkah-langkah konkret untuk menyederhanakan prosedur administrasi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan transparansi. Menurut kajian Transparency International (2020), reformasi birokrasi yang serius akan memerlukan waktu, tetapi kemajuan awal dalam transparansi dan efisiensi bisa terlihat sejak awal pemerintahan.
- Pemangkasan Regulasi Berbelit: Di Amerika Serikat, salah satu keberhasilan awal dari pemerintahan Biden dalam 100 hari pertama adalah merampingkan birokrasi dalam hal pelayanan publik, khususnya terkait dengan bantuan pandemi COVID-19. Langkah serupa di Indonesia bisa terlihat dari kebijakan pemangkasan izin usaha atau pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses.
- Transparansi Proses Pengambilan Keputusan: Mengawasi bagaimana pemerintah memutuskan kebijakan---apakah dilakukan secara transparan atau tertutup? Keterbukaan informasi menjadi kunci, dan publik harus aktif dalam menuntut akses data yang valid dan akurat terkait kebijakan pemerintah.