Sekitaran jam 15.00 wib kemarin sore Ketua KPK Abraham Samad mengejutkan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Apa pasal? Calon tunggal Kapolri RI periode berikutnya pengganti Kompol Sutarman ditetapkan sebagai tersangka. Konon kabarnya ia sempat menerima gratifikasi ketika menjabat Kepala Pembinaan Sumber daya Manusia. Setidaknya ia akan dituntut hukuman denda kisaran Rp. 50 jutaan dan kurungan badan 1-5 tahun.
Budi Gunawan, nama ini santer disebutkan sebagai calon tunggal dan kuat untuk Posisi Kapolri. Konon kabarnya rekam jejak beliau yang dikatakan baik, yang membuat ia lolos sebagai calon tunggal. Tetapi sempat beredar pula karena dahulunya ia adalah ajudan pribadi presiden pada masa pemerintahan Megawati, inilah yang membuat ia diajukan menjadi calon pengganti Sutarman. Bahkan pengajuan Budi Gunawan sebagai Calon tunggal Kapolri sudah membuat beberapa elemen masyarakat "gerah" dan mengajukan keberatannya. Sebagian menilai, ada apa sebenarnya dibaik pengajuan calon tunggal Kapolri ini? jangan-jangan ada udang dibalik batu. Jokowi selaku presiden RI pun belum sempat memberikan alasan yang jelas perihal calon tunggalnya, yang ada si calon sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Sepertinya topik penetapan Budi Gunawan akan menjadi trending topik untuk beberapa hari ke depan. Bahkan perbincangan dikendaraan umum dan warung kopi sebelah sudah lebih dahulu ramai, ketika penetapan tersangka sudah diucapkan, hampir sebagian yang kurang setuju dengan kepemimpinan Jokowi berkata ' Tuch kan bener, emang calonnya ngga bener."
"Calonnnya saja sudah ngga bener, gimana nanti kalau terpilih. Untung saja KPK sudah menyadari sejak awal dan mempercepat proses penyelidikan". Sebagian berucap seperti itu. Sepertinya pengadilan terhadap setiap keputusan yang Jokowi buat akan selalu dipandang salah, terlebih jika keputusan itu memang salah.
Bakan sebagian berargumen, ini adalah putusan Jokowi terbaik yang pernah dibuatnya. Alih-alih berbeda pendapat dengan Pilihan partainya, ia menugaskan kepada KPK untuk mempercepat proses penyidikan dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Setidaknya jika ada cacat atau ada masalah dengan si calon tunggal, masyarakat tahu dan pastinya akan mengajukan keberatan.
Entahlah, beberapa argumentasi liar lainnya, menyatakan bahwa KPK sudah tidak mendukung lagi pemerintahan yang sekarang. Atau bahkan keputusan ini adalah awal kejatuhan dari pemerintahan Jokowi.
Kita lihat saja perkembangan selanjutnya, terlalu dini menyatakan siapa salah dalam mengambil keputusan ini atau siapa salah dalam mengajukan sang calon. Setidaknya ini menujukkan banyak yang perlu dibenahi dalam Korps Seragam Coklat. Semoga siapapun yang nanti memimipin di Kepolisian RI mampu merubah paradigma yang ada dan membawa Kepolisian Republik Indonesia kearah yang lebih baik
Untuk NKRI yang lebih baik.