Siapa yang akan dipilih pada Pilpres 9 Juli 2014 yang akan datang? Jawab saya Jakowi-JK, alasannya sangat simple, karena untuk mendapatkan masalah dan potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat dilakukan dengan BLUSUKAN. Blusukan itu bukan pencitraan.
Ketika kuliah dulu, ada PR, Quiz, UTS, UAS dan KKN. Empat hal pertama, soal diberikan oleh Dosen, sedangkan dalam KKN soal mesti dicari di tengah-tengah masyarakat, survey lapangan dan memperoleh masukan dari masyarakat. Kesemuanya itu mesti dikerjakan oleh mahasiswa kalau mau lulus.
Khusus mendapatkan soal di tengah-tengah masyarakat harus dengan cara blusukan, tidak dengan cara lain, setidaknya itu yang diajari oleh dosen kami dulu sebelum melaksanakan KKN. Pada saat blusukan itu diperoleh permasalahan dan potensiyang ada di tengah-tengah masyarakat. Secara garis besar sbb:
1. Mendata masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat;
2. Mengurut masalah berdasarkan skala prioritas;
3. Memutuskan program berdasarkan yang mungkin dikerjakan selama priode KKN, karena masalah itu banyak sekali. Masalah yang tak dikerjakan diserahkan ke Pemda untuk ditindak lanjuti. Betul saja, hal ini yang kami lakukan dulu sehingga mendapat nilai A (A+ tidak ada).
Oleh karena itu kalau ada pejabat publik tanpa blusukan untuk menentukan kebijakan, bagi saya SANGAT MERAGUKAN, tidak efisien, bisa beda kebutuhan dan penyelesaian. Tentu bisa saja anak buah yang blusukan dan hasilnya lapor ke bos. Bisa. Masalahnya sekarang, analisa lapangan itu sangat dibutuhkan demi kebijakan, belum lagi laporan yang sering direkayasa oleh anak buah agar bos senang.
Menurut Linder Ginting, “UU Perencanaan Nasional dan Daerah juga mewajibkan pejabat pemerintah melakukan "Jaring Aspirasi Masyarakat" dalam merencanakan program pembangunan. Jaring Aspirasi Masyarakat yang paling akurat kalau dilakukan turun lapangan atau blusukan.”
