Lihat ke Halaman Asli

Kompasiana

TERVERIFIKASI

Akun Resmi

Bagaimana UU Cipta Kerja Bekerja Setelah Putusan Baru MK?

Diperbarui: 3 November 2024   20:49

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi: Gambar kartun berisi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. (Diolah kompasiana dari foto: KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO)

Apakah sudah tahu jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja? Bagaimana tanggapan Kompasianer terkait hal tersebut?

Akhir bulan lalu (31/10/2024), MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh kelompok buruh.

Setidaknya, menutut catatan dari KOMPASCOM ada sebanyak 687 halaman yang dibacakan Hakim lewat Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Dalam gugatan tersebut ada 7 isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji, di antaranya tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerja kontrak, outsourcing atau pekerja alih daya, cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan isu pesangon.

Agar lebih mudah, kami coba tautkan poin-poin penting dari putusan MK terkait uji materi UU Cipta Kerja sebagai berikut: Poin-poin Penting Putusan MK atas UU Cipta Kerja, dari soal Upah hingga PHK.

Bagaimana Kompasianer melihat putusan MK terbaru ini terkiat UU Cipta Kerja? Apakah sudah menuju arah yang lebih diinginkan oleh buruh?

Jika ada yang belum, pada bagian-bagian mana saja dalam isi UU Cipta Kerja yang perlu diuji dan/atau perbaiki?

Silakan tambah label Uji Materi UU Ciptaker (menggunakan spasi) pada tiap konten yang dibuat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline