Kompasianer, menurut kamu mengapa kecurangan-kecurangan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun selalu saja terulang? Apakah ini disebabkan oleh jumlah sekolah negeri yang terlalu sedikit, daya tampung yang terbatas, atau kualitas sekolah negeri yang tidak merata?
Sejumlah kecurangan dalam PPDB masih kerap terjadi. Bentuknya pun beragam, mulai dari memalsukan data hingga jalur titipan. Rata-rata mereka menginginkan sekolah incaran atau sekolah favorit.
Padahal, kita tahu setiap sekolah memiliki daya tampungnya masing-masing. Jika setiap sekolah menerima melebihi daya tampung, dampak paling kentara adalah kegiatan belajar-mengajar tidak lagi kondusif. Dampak lainnya ada guru mendapat beban kerja berlipat.
Melihat peristiwa serupa berpotensi terulang di tahun-tahun mendatang, pemerintah perlu mencari jalan keluar dari persoalan ini.
Namun pertanyaannya, apa akar dari permasalahan ini? Apakah sekolah negeri, terutama tingkat menengah dan atas, jumlahnya terlalu sedikit? Jika jumlah sekolah negeri masih minim, perlukah pemerintah membuat unit sekolah baru?
Atau kualitas sekolah negeri yang tidak merata? Kalau iya, bagaimana seharusnya pemerintah membuat pemerataan yang bukan saja dari segi jumlah peserta didik, melainkan secara kualitas?
Atau justru daya tampungnya itu sendiri yang jadi penyebabnya? Apa yang harus dilakukan pemerintah jika ini jadi penyebabnya? Perlukah ada subsidi sekolah swasta agar pemerataan tercapai?
Nah, bagaimana pandangan Kompasianer sendiri mengenai masalah ini? Dan ceritakan juga dong bagaimana pengalaman kamu terkait PPDB ini!
Yuk, bagikan opini, gagasan, serta pengalaman kamu di Kompasiana. Jangan lupa sertakan label PPDB Sekolah Negeri pada tiap konten yang kamu buat.