Sebelum memilih produk makanan (termasuk di kaki lima), apakah Kompasianer memerhatikan label halalnya? Jika belum ada, apa yang Kompasianer lakukan? Tetap membeli atau batal?
Kalau saat ini Kompasianer ada yang menjalani usaha makanan, apakah produk yang dijual sudah mendapat sertifikasi halal? Bagaimana proses mengurusnya?
Pasalnya per Oktober 2024 nanti, ada 3 kelompok yang wajib tersertifikasi halal, yakni produk makanan, minuman, dan jasa penyembelihan/hasil sembelihan. Di dalamnya meliputi juga makanan sebagai bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan serta minuman.
Jika belum bersertifikat, pelaku usaha bisa dikenai sanksi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.
Pada satu sisi, sertifikasi halal ini dapat membantu UMKM untuk memajukan bisnisnya lantaran mendapatkan kepercayaan konsumen. Akan tetapi pada sisi lain, apakah proses mengurus sertifikasi akan memberatkan pelaku UMKM? Berapa biaya yang perlu disediakan?
Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report 2022 seperti dikutip dari KOMPAS.COM, Indonesia adalah pasar konsumsi makanan halal terbesar di dunia.
BPJPH sendiri tengah membuka program sertifikasi gratis untuk UMKM dengan kuota terbatas sejak 2 Januari lalu.
Bagaimana tanggapan Kompasianer dengan program sertifikasi halal untuk produk-produk makanan? Apa harapan Kompasianer terkait kebijakan ini?
Apakah Kompasianer sudah pernah memproses sertifikat halal? Atau sudah ikutan program sertifikasi gratis dari BPJPH? Apa saja yang perlu disiapkan? Bagaimana tahapan prosesnya?
Silakan tambah label Sertifikasi Produk Halal (menggunakan spasi) pada tiap konten yang dibuat.