Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pembentukan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta atau disebut juga Komite PK sebagai bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) di bawah kendalinya.
Komite PK ini diisi lima orang anggota, dengan komposisi anggota Komite PK ini terdiri atas berbagai latar profesi dan keahlian yang berbeda-beda yang mengintegrasikan elemen penting di masyarakat.
Namun komite ini dianggap tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi karena memiliki fungsi yang sama. Selain itu, keefektifan komite ini juga dipertanyakan pasalnya jika dilihat dari tujuannya yang mencegah dan menelusuri korupsi, setiap birokrasi, tidak hanya Pemprov DKI, sebenarnya sudah punya inspektorat yang bertugas mengawasi, menelusuri, hingga memberi sanksi atas berbagai pelanggaran.
Kompasianer apa pendapat Anda tentang KPK ala Anies-Sandi ini? Berikan ulasan Anda dengan menyertakan label: KPK ANIES SANDI (tanpa spasi) pada artikel Anda.