Sudah menjadi sebuah tradisi tahunan ketika menjelang atau saat bulan Ramadan harga daging sapi melambung naik di pasar. Satu hal yang tidak mengherankan memang. Pasalnya hal ini dipicu oleh ketidakseimbangan antara permintaan konsumen dan stok daging sapi yang ada.
Untuk menekan harga pemerintah kemudian membuka opsi untuk mengimpor daging sapi dari negara tetangga, baik berupa sapi hidup maupun berupa daging beku.
Namun beberapa pihak menilai kebijakan ini merugikan peternak sapi lokal. Karena seharusnya produksi sapi lokal lah yang ditingkatkan, bukan menggenjot jumlah impor.
Melihat dua anggapan ini, Kompasiana tertarik untuk melakukan jajak pendapat. Dengan melontrakan statement "impor daging sapi rugikan peternak lokal," Kompasiana mendapatkan respon dengan rincian 7 Kompasianer menyatakan setuju dan 5 Kompasianer menyatakan tidak setuju.
Salah satu Kompasianer yang menyatakan setuju adalah Herman R. Soetisna. Menurutnya, kebijakan impor daging sapi ini memang merugikan bagi peternak lokal di Indonesia. Bahkan ia berasumsi bahwa perdagangan daging sapi di Indonesia sudah dikuasai oleh mafia sapi yang sudah mengakar.
Sehingga ketika misalnya Jakarta kekurangan daging sapi lalu ada peternak dari daerah lain yang membawa sapinya, maka akan langsung ditolak oleh RPH.
"Jadi kalau pun kita mengimpor sapi, selama importir dan perdagangannya dikuasai mafia maka impor tersebut tidak akan bisa menurunkan harga akhir secara signifikan," tulis Herman.
"Di sisi lain pada saat yang sama peternak lokal juga tidak akan menikmati harga yang tinggi itu," lanjutnya.
Lantas bagaimana solusinya? Herman menilai solusi yang bisa diambil pemerintah adalah melalui Bulog. Bulog bisa saja diberi kewenangan untuk menampung sapi dari masyarakat dan diperbolehkan untuk mengelola RPH sendiri.
"Maka harga daging akan lebih bisa dikendalikan dan harga jual dari peternak pada Bulog bisa lebih tinggi karena pemerintah dapat menetapkan margin keuntungan yang boleh diambil oleh Bulog," ungkap Herman.
Memang jika kebijakan seperti ini dilakukan bisa saja memperbaiki data stok nasional. Jika memang impor harus dilakukan maka bisa dilaksanakan oleh Bulog agar lebih terkontrol.