JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapan, pembangunan infrastuktur dalam 4 tahun belakangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan pemerintahan sebelumnya.
"Sebenarnya waktu zaman (pemerintahan) Pak SBY juga sudah punya blueprint konektivitas, zaman Pak Jokowi kemudian banyak melanjutkan dan mengakselerasi," ujarnya dalam acara diskusi Outlook 2019 di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Pembangunan infrastruktur tak hanya bergantung kepada anggaran di APBN atau APBD. Namun, juga banyak melibatkan perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta.
Baca juga: Soal Infrastruktur, Ini yang Bedakan Jokowi dengan Pemerintahan Sebelumnya
Sehingga, dana pembangungan tak melulu berasal dari kas negara tetapi juga dari badan usaha. Pembangunan dapat dibiayai dana dari pinjaman badan usaha atau sekuritisasi.
Sri Mulyani mengatakan, pembangunan infrastuktur selama 4 tahun terakhir merupakan hal yang perlu dilakukan. Sebab, infrastuktur di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain.
"Ini adalah infrastuktur untuk mengejar ketertinggalan. Dibandingkan ASEAN saja kita tertinggal, terutama ASEAN 5," kata dia.
Baca juga: Serapan SBSN untuk Infrastruktur Capai Rp 20,15 Triliun
Meski begitu, pada 2019, ucap Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya akan fokus membangun infrastuktur, namun juga sumberdaya manusia. Hal ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.
Peningkatan kualitas SDM merupakan investasi besar bangsa Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain di tengah era persaingan global saat ini.