JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi usulan kenaikan gaji guru hingga Rp 20 juta yang dilontarkan oleh tim pemenangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.
Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, ide atau usulan boleh-boleh saja. Namun ada baiknya pengusul menghitung lebih dulu jumlah guru dan ketersediaan anggaran di APBN.
"Kalau ada ide, ya ada baiknya dihitung (dulu), berapa jumlah guru, berapa jumlah anggarannya, dan apakah kebutuhan anggaran itu akan dipenuhi dari sumber mana," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Dari sisi anggaran kata dia, anggaran pendidikan sebesar Rp 492 triliun pada 2019. Anggaran itu untuk gaji, tunjangan profesi guru dan anggaran yang dialokasikan ke daerah, termasuk BOS yang sudah mencapai Rp 117 triliun.
Baca juga: Prabowo Enggan Janji soal Kenaikan Gaji Guru
Sri Mulyani menilai, semua pihak memiliki pandangan yang sama yakni perlunya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu penting dilakukan untuk meringankan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.
Namun peningkatkan kualitas pendidikan itu bisa dilihat dari berbagai hal, tak hanya kenaikan gaji guru yang dratis.
"Apakah itu dilihat dari sisi hasil pendidikannya, atau dari sisi gurunya, atau fasilitas, dan juga jangan lupa untuk ini, termasuk salah satu bidang yang sudah didelegasikan ke daerah, jadi peran dari pemerintah daerah menjadi penting," kata dia.
Ia juga mengatakan, dari sektor pendidikan sendiri, Kemendikbud sudah menyampaikan berbagai program, tinggal dilihat apakah itu hal yang akan diperbaiki atau tidak.
"Jadi perlu untuk dilihat secara keseluruhan, tapi spirit untuk memperbaiki pendidikan saya rasa itu semua juga sama," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sebelumnya, salah seorang Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sara mengusulkan gaji guru naik hingga Rp 20 juta.