JAKARTA, KOMPAS.com - Pembebastugasan direktur teknik dan empat pegawai Lion Air pasca jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP 9 (JT 160) mengagetkan sebagian publik.
Sebab permintaan pembebastugasan itu berasal dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
PT Lion Mentari Airline merupakan perusahaan swasta yang memiliki kewenangan penuh dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk merombak jajaran direksi.
Lantas apakah perintah Menhub bentuk intervensi kepada manajemen Lion Air?
Baca juga: Selain Direktur Teknis, Menhub Minta Lion Air Bebas Tugaskan 4 Pegawainya
Dalam keterangan resminya, Menhub mengatakan, kebijakan yang diambil bukanlah pemecatan, melainkan pembebastugasan yang sifatnya sementara.
Namun kebijakan tidak diambil sepihak, tetapi berupa permintaan langsung kepada PT Lion Menteri Airline.
"Bukan pemecatan, tapi membebastugaskan. Kalau sudah ada pemeriksaan, dan dia tidak salah, tidak dibebaskan. Ini sementara. Sehingga yang bersangkutan bisa konsentrasi membantu proses pemeriksaan yang dilakukan KNKT," kata Menhub.
Kewenangan
Permintaan Menhub agar Lion Air membebastugaskan direktur teknik dan 4 pegawai lainnya punya landasan aturan.
Aturan itu yakni Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.