BADUNG, KOMPAS.com - Pertemuan Tahunan atau Annual Meeting IMF-Bank Dunia 2018 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali, jadi perbincangan.
Perbincangan baru mengemuka beberapa hari menjelang acara tersebut digelar, dengan puncaknya saat Jumat (5/10/2018) lalu sewaktu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan tim mengkritisi perhelatan tersebut.
Secara garis besar, tim Prabowo menilai Pertemuan Tahunan memakan banyak biaya sampai Rp 800-an miliar. Sementara di sisi lain, Indonesia sedang dilanda bencana, terbaru gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, sehingga anggaran sebagai tuan rumah mestinya bisa dialihkan untuk penanganan korban bencana.
Tim Prabowo juga menganggap Pertemuan Tahunan sebagai ajang untuk bermewah-mewah, dan tidak menampakkan empati terhadap masyarakat yang mengalami bencana. Pandangan itu semakin didukung penilaian sejumlah kalangan bahwa IMF mempersulit Indonesia kala krisis 1997-1998 dengan meminjamkan uang yang merupakan utang untuk keluar dari krisis.
Baca juga: Chatib Basri: Pemerintahan SBY Mengajukan Diri Jadi Tuan Rumah Pertemuan IMF-Bank Dunia
Prabowo yang mengaku didukung oleh ahli di bidang ekonomi dalam timnya juga memprediksi ekonomi Indonesia semakin memburuk dengan kenaikan harga barang yang memberatkan masyarakat. Sehingga, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia dinilai tidak patut. Bahkan, mereka menyatakan tidak akan mengirim perwakilannya ikut acara tersebut.
Sementara anggota Tim Ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli, menilai biaya penyelenggaraan pertemuan tersebut sangat besar. Menurut Rizal, seharusnya pemerintah dapat menghemat biaya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk keprihatinan atas bencana yang melanda Lombok, Palu dan Donggala.
"Kami sedih sekali, kok dalam suasana keprihatinan, bencana di Donggala, Palu, Lombok, kok semangat kemewahannya ini luar biasa," ujar Rizal.
Faktanya
Sejak berbulan-bulan silam pemerintah telah aktif menjelaskan perihal Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia dari segala aspek. Mengenai anggaran, Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut telah menggunakan Rp 566,9 miliar.
Hal ini sekaligus membantah pernyataan tim Prabowo yang menyebut anggaran yang dikeluarkan untuk Pertemuan Tahunan Rp 800-an miliar. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI memang menetapkan plafon anggaran untuk Pertemuan Tahunan Rp 855,5 miliar, namun yang terpakai hanya Rp 566,9 miliar.