JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program rumah DP 0 dalam rapat pembahasan revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Senin (9/4/2018).
DPRD menilai target penyediaan rumah untuk 250.000 warga Jakarta tidak realistis.
"Pembangunan rumah ini nanti Rp 13 triliun subsidinya, berapa yang disetujui perbankan? Kan selisihnya harus dibayarkan Pemda, uang kita cukup enggak? Karena mohon maaf, ini janji (rumah DP 0) yang selalu disampaikan ke mana-mana, jangan sampai tidak terealisasi," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Yusriah Dzinnun di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin sore.
Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Lebih Jelas soal Program Rumah DP 0 Rupiah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya akan menyediakan Rp 1,25 triliun per tahun untuk pengadaan lahan tahun 2018-2022.
Kemudian pihaknya juga menyediakan anggaran untuk menalangi uang muka Rp 2,6 triliun per tahun.
"Dari mana kami bisa dapat (anggaran) segitu, asumsi harga unit hunian, untuk Jakarta lupakan rumah landed. Kami dengan konsep rusun, karena (rumah) landed harga Rp 140 juta tidak mungkin di Jakarta," ujar Tuty.
Baca juga: Sandiaga Sebut Pembentukan BLUD untuk Rumah DP 0 Rupiah Ditunda
Sejumlah warga mencari informasi unit rumah susun dengan DP 0 Rupiah di Kantor Informasi Klapa Village, Jakarta, Minggu (21/1/2018). Rumah susun dengan DP 0 Rupiah yang diperuntukkan bagi warga dengan KTP DKI Jakarta atau suami-istri berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan tersebut akan dipasarkan pada April, dan saat ini para peminat hanya dipersilakan meninggalkan nomor kontak untuk dihubungi ketika pemasaran sudah dimulai.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, dengan dana Rp 3,8 triliun per tahun, Pemprov DKI bisa membangun dan menalangi uang muka untuk 25 tower.Namun, DPRD tidak yakin angka itu akan tercapai. Mereka terus mencecar Agustino yang terlihat kebingungan.
"Bukan begitu, Pak, bagaimana anda bangun 50.000 unit per tahun. Cara bangunnya saja, mungkin tidak?" tanya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.