JAKARTA, KOMPAS.com - Pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018, Badan Usaha Pemerintah Daerah (BUMD) ditantang untuk tidak menerima Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah PD Dharma Jaya, BUMD yang menyediakan daging untuk warga Jakarta.
Ketika itu, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati sudah mengeluhkan masalah tak diberikannya PMD ini. Sebab, biasanya PMD itu dia gunakan untuk modal membeli daging subsidi sambil menunggu public service obligation (PSO) atau subsidi pangan cair.
"Uang (untuk beli daging) itu sebetulnya bukan dari PMD, tetapi untuk jaga stoknya itu kan harus punya modal dulu, itu yang jadi masalah, Ibu enggak punya modal untuk belinya. Maka dari itu, PSO-nya harus Ibu terima dulu," kata Marina pada tahun lalu, 20 November 2017.
Baca juga : Dana PSO Tak Cair, Dharma Jaya Kesulitan Beli Daging untuk Subsidi
Setiap tahunnya, dana yang dialokasikan untuk daging bagi pemegang KJP berasal dari PSO. Namun, PSO itu cair dengan sistem down payment (DP) 10 persen terlebih dahulu. Sementara itu, sisanya akan dibayarkan dengan sistem reimburse setelah diverifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta.
Untuk memastikan stok daging bagi pemegang KJP tetap terjaga, PD Dharma Jaya biasanya menggunakan dana PMD untuk membeli daging.
Jika PMD tidak turun, kata Marina, PD Dharma Jaya tidak akan memiliki modal untuk membeli stok daging. Oleh karena itu, dia meminta PSO untuk daging subsidi tersebut dicairkan sejak awal.
"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina.
Baca juga : Kesulitan Subsidi Daging, Dirut PD Dharma Jaya Keluhkan Lambatnya Kinerja SKPD DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno
Kekhawatiran jadi nyata
Pada akhirnya, PD Dharma Jaya tetap tidak mendapatkan PMD. Kabar terbaru pun muncul beberapa hari ini. Apa yang dikhawatirkan Marina sejak awal menjadi kenyataan.