JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui sistem keuangan digital nasional termasuk transaksi elektronik rentan diserang oleh kejahatan cyber dari negara lain.
"Bukan hanya sistem keuangan negara, tapi seluruh sistem keuangan dan ekonomi kita. Karena sistem negara kita sangat mungkin di-attack (diserang) dari luar," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).
Bahkan, lanjut Menkeu, pembahasan terkait keamanan cyber selalu menjadi fokus pembahasan setiap pertemuan International Moneter Fund dan World Bank.
"Frekuensinya minimal 10 kali dalam satu menit di attack (hack). Jadi sangat seringnya, sehingga kita harus membangun sistem yang andal dan aman," tegas Menkeu.
Sementara itu, salah satu upaya dalam meningkatkan sistem digital dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) khusunya penggunaan digital signature.
Dengan menggunakan digital signature atau tanda tangan digital memungkinkan Kemenkeu dalam penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) dan dokumen melalui jaringan internet tanpa harus ptoses tatap muka.
"Dengan digital signature ini dan Kemenkeu yang pertama, kita percaya diri masuk ke era digital dan membantu kita memiliki tata kelola yang baik, serta mampu men-track transaksi data secara baik tanpa kompromi dengan keamanannya," jelas Sri Mulyani.
