JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi proyek infrastruktur dengan struktur layang atau elevated yang menggunakan beban berat.
Moratorium diberlakukan mulai hari ini Selasa (20/2/2018) hingga proses evaluasi oleh tim independen yang ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rampung.
Baca juga : Basuki: Moratorium Proyek Infrastruktur Layang Perintah Presiden
"Semua pekerjaan yang bersifat layang (elevated) di Indonesia, yang memerlukan pekerjaan dengan beban berat, seperti pemasangan girder dan pilar/pierhead dihentikan sementara," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Selasa (20/2/2018).
Pekerjaan infrastruktur itu meliputi Jalan Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, tol di Sulawesi, Kalimantan, jembatan panjang, hingga light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT).
Selain itu, moratorium juga berlaku bagi proyek-proyek yang digarap oleh swasta.
Baca juga : Akibat Serentetan Kecelakaan Kerja, Waskita Karya Dijatuhi Sanksi
"Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu oleh konsultan independen. Sementara untuk konstruksi at grade seperti pekerjaan rigid pavement, pengaspalan, fondasi, bendungan terus dilanjutkan," papar Basuki.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menambahkan, moratorium juga termasuk dengan proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated).
"Termasuk Cikampek 2, LRT, MRT. Hari ini Pak Menteri PU akan keluarkan surat edaran itu," tambah Arie.