BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa mendukung penegakan hukum KPK terhadap sejumlah anggota dewan, pegawai pemkab dan pihak swasta dalam kasus dugaan suap pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.
"Saya mendukung KPK dalam penegakan hukum dan saya siap memenuhi panggilan KPK jika dibutuhkan," kata Mustafa, Kamis (15/2/2018)
Lebih lanjut Mustafa mengatakan siap memberi data jika diperlukan.
Sebelumnya Pemerintah Lampung Tengah mengajukan usulan pinjaman pembangunan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 300 miliar.
Namun usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah karena dianggap tidak menerapkan asas keadilan.
Mustofa sendiri saat dikonfirmasi mengetahui tentang rencana pinjaman tersebut.
"Ya, saya tahu, saya hadir dalam rapat paripurna tetapi saya walk out. Saya serahkan pada dewan yang merupakan wakil rakyat, selebihnya saya tidak mengetahui pembahasan itu," kata dia.
Baca juga : KPK Amankan 5 Anggota DPRD Lampung Tengah, 8 Pegawai Pemkab dan Seorang Pihak Swasta
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 anggota dewan, 8 pegawai pemda dan 1 swasta di Lampung Tengah. Penanngkapan itu diduga berkaitan dengan suap dari eksekutif dalam hal ini pejabat di Pemkab Lampung Tengah kepada legislatif.
Suap itu diduga agar DPRD Pemkab Lampung Tengah menyetujui soal usulan pinjaman.
Pemkab Lampung Tengah mengajukan usulan pinjaman ke perusahaan perseroan di bawah Kementerian Keuangan.