Lihat ke Halaman Asli

Kompas.com

TERVERIFIKASI

Kompas.com

SBY Instruksikan Seluruh Pengurus Demokrat Dukung Verifikasi KPU

Diperbarui: 28 Januari 2018   17:59

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka proses verifikasi faktual Partai Demokrat oleh KPU, di kantor DPP Partai Demokrat, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, atau akrab disapa SBY, menginstruksikan seluruh seluruh jajaran pengurus partai, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung tahap verifikasi faktual yag tengah dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran partai di seluruh daerah untuk menjalankan tugas menerima verifikasi faktual ini dengan baik. Dukung KPU dan bawaslu," ujar SBY saat membuka proses verifikasi faktual Partai Demokrat oleh KPU, di kantor DPP Partai Demokrat, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018).

Presiden keenam RI itu menuturkan bahwa seluruh pengurus partai harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak KPU.

Apabila ditemukan suatu persoalan dalam proses verifikasi, maka pengurus harus segera melaporkannya kepada KPU.

Ia pun menegaskan bahwa sejak berdiri, Partai Demokrat memiliki niat baik untuk ikut membangun iklim demokrasi ke arah yang lebih baik.

"Kalau ada persoalan teknis di lapangan, segala masalah tolong dsampaikan langsung kepada KPU dan Bawaslu. Saya tegaskan ada niat baik dari Partai Demokrat sejak partai ini dibangun," tuturnya.

(Baca juga: Bawaslu Cermati Potensi Masalah Verifikasi Faktual 12 Partai Lama)

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman meminta dewan pimpinan pusat partai membantu dalam memonitor dan memperlancar proses verifikasi faktual di 34 provinsi dan kabupaten kota.

"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Demokrat bersedia mengikuti proses verifikasi. Proses di DPP ini bukan hasil akhir karena harus verifikasi faktual di 34 provinsi dan 75 persen jumlah di kabupaten/kota. DPP harus memonitoring dan memperlancar proses verfak faktual," ujar Arief.

 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline