JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menyatakan partainya sejak awal tak sepakat dengan Presiden Jokowi soal larangan menteri di Kabinet Kerja merangkap jabatan sebagai pengurus partai.
Namun, karena PDI-P menghormati sikap Jokowi maka partainya merelakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, melepas jabatannya selaku Ketua DPP saat ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Sejak awal sikap PDI-P tidak sependapat dengan sikap presiden itu. Tetapi karena kami menyadari untuk masalah pemerintahan kewenangan itu sepenuhnya ada di presiden sehingga sekalipun kami tidam sependapat, kami menghormati," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Padahal, menurut dia, Jokowi akan lebih untung bila mengizinkan menteri-menterinya merangkap jabatan di partai.
Basarah mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh DPR yang diisi oleh partai-partai pendukung presiden.
(Baca juga: Kata Idrus Marham soal Rangkap Jabatan)
Ia menilai dengan banyak menterinya merangkap jabatan maka Jokowi akan lebih mudah dalam meloloskan kebijakan di DPR.
"Karena banyak kebijakan-kebijakan pemerintah tergantung dan bergantung DPR sehingga seorang menteri dari parpol punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab menjaga kinerja di kementeriannya dan tanggung jawab menjaga kepentingan politk presidennya," kata Basarah lagi.
Sebelumnya Menteri Sosial Idrus Marham tercatat sebagai pengurus di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Idrus didapuk oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Koordinator Bidang Eksekutif dan Legislatif.