JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan menilai, polemik antara petinggi Partai Keadilan Sejahtera dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menjelang Pilkada Jabar 2018 menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam di antara keduanya.
Apalagi, pasca-pencabutan dukungan PKS kepada Deddy Mizwar pada Pilkada Jabar mendatang, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid justru terlibat tweet-war dengan Deddy Mizwar
"Yang pasti mereka enggak cocok," ujar Djayadi di Jakarta, Selasa (2/1/2017).
Tweet-war terjadi lantaran Hidayat mengunggah dokumen pakta integritas atau kontrak politik Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat.
Dalam dokumen itu terdapat empat poin dan salah satunya dipersoalkan oleh PKS. Konon, salah satu poin tersebut yang membuat PKS mencabut dukungan kepada Deddy.
Poin yang dimaksud terkait dengan kesiapan Deddy menggerakkan mesin partai untuk memenangkan presiden atau wakil presiden yang usung oleh Partai Demokrat pada Pilpres 2019.
(Baca juga: Usai Tweet-War dengan HNW, Deddy Mizwar akan Ngopi Bareng Presiden PKS)
Deddy lantas bereaksi dengan membalas tweet Hidayat dengan mempertanyakan apa salah dia kepada PKS sehingga dokumen internal Demokrat itu diunggah kepada publik melalui Twitter.
Djayadi sendiri menilai, publik perlu cermat melihat persoalan antara PKS dan Deddy tersebut. Apalagi, awalnya PKS adalah partai yang mendukung Deddy maju pada Pilkada Jabar.
Namun, karena dokumen itu sudah kadung diunggahnya dan jadi konsumsi publik, kata Djayadi, maka saat kampanye nanti, dokumen itu bisa saja dijadikan senjata oleh kedua pihak.
"Kalau itu (soal lebih menguntungkan siapa) tergantung komunikasi politik kedua belah pihak. Masing-masing bisa mengkapitalisasinya atau bisa menyerang pihak lawannya. Jadi ini soal kepandaian dalam melakukan kampanye nanti," kata Djayadi.