JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan penegakan hukum penting dalam pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum, kata Jokowi, uang negara bisa diselamatkan dari para koruptor.
"Tahun 2016-2017, data yang saya peroleh, telah diselamatkan uang negara sebesar Rp 3,55 triliun," kata Jokowi saat membuka Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017, di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Jokowi mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam melakukan penegakan hukum pada kasus korupsi. Sejak 2004 sampai tahun ini, menurut Jokowi, setidaknya ada 12 gubernur dan 64 bupati/walikota yang terkena kasus korupsi.
Baca juga : KPK: Jokowi-JK dan Lukman Hakim Paling Rajin Laporkan Gratifikasi
Angka tersebut belum termasuk yang ada di DPR, DPRD atau pun kementerian dan lembaga. Mayoritas kasus yang menjerat para pejabat itu adalah kasus penyuapan.
"Melalui penegakan hukum, rasa keadilan masyarakat bisa dihargai dan dihormati," ucap Jokowi.
Namun, Jokowi heran, walau penegakan hukum terhadap koruptor di Indonesia belakangan ini terus digencarkan, pejabat masih banyak yang terlilit kasus korupsi dan penyuapan.
Baca juga : Jokowi: Perizinan Potensial Jadi Alat Pemerasan
Untuk itu, menurut Jokowi, dibutuhkan upaya pencegahan terhadap korupsi. Pemerintah sendiri telah melakukan upaya pencegahan ini dengan melakukan deregulasi yang bisa menjadi peluang terjadinya penyuapan dan pemerasan. Namun, Jokowi berharap semua pihak juga turut terlibat dalam upaya ini.
"Saya mengajak semua pihak untuk selalu bekerja sama dalam pemberantasan korupsi, perbaiki sistem untuk mencegah korupsi. Ajak seluruh masayrakat untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi," ujarnya.