JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga tidak setuju dengan opini yang menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau yang terkait dengan PKI.
Demikian hasil survei opini nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dari tanggal 3 - 10 September 2017, melibatkan 1.057 responden.
"Sebanyak 75,1 persen menyatakan tidak setuju Jokowi orang atau terkait dengan PKI. Yang mengatakan setuju hanya 5,1 persen dan yang tidak tahu 19,9 persen," kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas dalam paparan hasil survei di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
"Jadi overwhelming majority dari warga kita tidak setuju kalau Presiden Jokowi orang PKI atau terkait PKI," katanya lagi.
(baca: Jokowi: Sebetulnya Saya Malas Menanggapi soal PKI Ini...)
Sirojudin menuturkan, dalam survei opini publik SMRC yang memotret isu kebangkitan PKI, dimasukkan pula pertanyaan tentang Presiden Jokowi.
Sebab, belakangan muncul opini tentang Presiden Jokowi adalah seorang PKI atau terkait dengan partai politik yang dinyatakan terlarang berdasarkan TAP MPRS 25/1966 itu.
"Kami menyampaikan ke responden, banyak pendapat di masyarakat tentang Presiden Jokowi. Diantaranya, Presiden Jokowi adalah orang PKI atau setidaknya terkait dengan PKI. Kami tanya apakah ibu/bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut," jelas Sirojudin.
Survei opini publik ini merupakan CSR dari SMRC. Survei dilakukan terhadap 1.057 responden, dari 1.220 sampel, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.